Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, terus berupaya memperkuat sinergi dan meningkatkan kesiapan peralatan dalam rangka mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah mereka. Langkah nyata dari komitmen pemerintah daerah ini ditunjukkan secara langsung melalui penyiapan berbagai peralatan kesiapsiagaan guna menghadapi dan menanggulangi potensi bencana Karhutla yang dapat sewaktu-waktu terjadi.
Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, memberikan penegasan mengenai pentingnya kesiapsiagaan ini. Beliau menyatakan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar isu lingkungan biasa yang bisa diabaikan. Bagi masyarakat Parigi Moutong, Karhutla merupakan sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelangsungan aktivitas sosial serta stabilitas ekonomi sehari-hari. Oleh karena itu, penanganan yang cepat, tepat, dan terencana menjadi hal yang mutlak diperlukan.
Pada hari Rabu (12/8), Wakil Bupati Abdul Sahid menegaskan kesiapan pemerintah daerah setempat untuk mendukung penuh operasional di lapangan. Pemerintah daerah siap melakukan inventarisasi terhadap segala kekurangan peralatan yang ada saat ini. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk menambahkan alokasi anggaran apabila ditemukan adanya peralatan penunjang kesiapsiagaan bencana yang dirasa masih kurang memadai di lapangan.
BEI Siapkan Private Placement dan IPO untuk Masuknya Investor Strategis
Dalam pelaksanaannya, upaya penanganan Karhutla di wilayah Parigi Moutong akan difokuskan pada tiga pilar utama yang saling berkaitan. Pilar pertama adalah mengedepankan edukasi dan sosialisasi persuasif secara intensif kepada seluruh lapisan masyarakat. Pilar kedua adalah melakukan tindakan cepat untuk memadamkan titik api atau hotspot sekecil apa pun sedini mungkin sebelum meluas. Sedangkan pilar ketiga adalah memperketat pengawasan serta monitoring berkala secara rutin di wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori rawan Karhutla.
Selain kesiapan aparat dan peralatan, partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi kunci penting. Abdul Sahid mengimbau dan mendesak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap ekstra hati-hati, terutama saat menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Masyarakat diminta untuk menghindari segala bentuk aktivitas yang berpotensi memicu munculnya percikan api. Sahid mengingatkan bahwa penanganan dan pencegahan Karhutla bukanlah tugas yang hanya dibebankan kepada instansi tertentu seperti TNI, Polri, Pemadam Kebakaran (Damkar), atau Basarnas saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga.
Pengamat Nilai Perpres Ojol Ciptakan Iklim Usaha yang Sehat
Kewaspadaan terhadap bencana Karhutla ini juga sejalan dengan kondisi di beberapa daerah lain di Indonesia yang tengah menghadapi ancaman serupa. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 98 titik menjadi 136 titik dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sementara itu, peristiwa Karhutla di Kalimantan Selatan juga dilaporkan semakin meluas dan telah menghanguskan sedikitnya 3.387 hektare kawasan hutan dan lahan yang tersebar di 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Situasi serupa juga terjadi di Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa. Di Provinsi Sulawesi Selatan, kebakaran hutan dan lahan dilaporkan telah meluas hingga ke empat kabupaten, dengan total area yang terbakar mencapai 33 hektare. Sementara di Jawa Barat, Polres Purwakarta mengambil langkah antisipasi dini dengan melakukan penyiraman di puluhan hektare lahan kering yang berlokasi di Babakancikao guna mencegah terjadinya Karhutla. Masih di Jawa Barat, pihak PBD Majalengka mencatat sebanyak 6 kejadian bencana sepanjang bulan Juni 2026, di mana angka kejadian tersebut terdiri dari satu kejadian cuaca ekstrem dan satu kejadian Karhutla.
