Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi pejabat terbaru yang terjaring dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi pejabat terbaru yang terjaring dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.
Hingga saat ini, KPK belum memaparkan rincian lebih lanjut mengenai kasus hukum konkret yang menjerat Anom Widiyantoro. Detail mengenai lokasi penangkapan, pihak-pihak lain yang kemungkinan ikut diamankan, serta barang bukti yang disita dalam operasi tangkap tangan tersebut masih belum diumumkan secara terperinci oleh pihak berwenang.
Anom Widiyantoro sendiri merupakan kepala daerah yang baru menjabat di Pemalang. Ia terpilih sebagai Bupati Pemalang untuk masa jabatan periode 2025–2030 setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pemalang yang digelar pada tahun 2024 lalu. Dalam pilkada tersebut, ia berpasangan dengan Nurkholes sebagai wakilnya. Keduanya kemudian resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.
Tingkatkan Ekonomi Mustahik, Baznas Salurkan Program ZChicken di Sumatra Utara
Sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia politik, pria kelahiran Cimahi, Jawa Barat, pada tahun 1970 ini memiliki rekam jejak karier yang panjang di sektor badan usaha milik negara (BUMN). Anom menempuh pendidikan tinggi jenjang S1 di program studi Manajemen Keuangan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan lulus pada tahun 1996. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung hingga memperoleh gelar Magister Manajemen pada tahun 2005.
Dalam dunia profesional, Anom tercatat bekerja di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) selama kurang lebih 25 tahun, mulai dari tahun 1996 hingga 2021. Selama bekerja di perusahaan konstruksi pelat merah tersebut, ia pernah dipercaya memegang sejumlah posisi penting, di antaranya sebagai staf ahli, auditor internal, manajer keuangan dan operasi, hingga menjabat posisi general manager. Setelah itu, ia melanjutkan kariernya dengan menjabat sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko di PT Hotel Indonesia Properti (PT HIPA) pada rentang tahun 2021 hingga 2024.
Penangkapan Anom Widiyantoro menambah panjang daftar operasi penindakan yang dilakukan KPK. Penangkapan Bupati Pemalang ini merupakan operasi tangkap tangan ke-18 yang digelar oleh KPK sepanjang tahun 2026.
Sebelumnya, KPK membuka awal tahun 2026 dengan OTT pertama pada tanggal 9-10 Januari yang menjaring delapan orang terkait kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Masih pada bulan Januari, KPK berturut-turut menangkap Wali Kota Madiun Maidi (OTT kedua) dan Bupati Pati Sudewo (OTT ketiga).
Gandeng ASDP, Korlantas Polri Godok Strategi Pengamanan Nataru 2026 dan Operasi Ketupat 2027
Pada bulan Februari 2026, KPK melakukan OTT keempat dengan menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Disusul OTT kelima yang menjaring Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu. Selanjutnya, OTT keenam menjaring Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta serta Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Memasuki bulan Maret 2026 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, KPK menangkap tiga kepala daerah dalam operasi terpisah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Pada April 2026, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap dalam OTT ke-10. Setelah sempat tidak ada kegiatan OTT sepanjang bulan Mei 2026, KPK kembali bergerak pada bulan Juni 2026.
Pada bulan Juni tersebut, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri setelah adanya OTT KPK. Langkah penindakan berlanjut dengan penangkapan Bupati Muara Enim Edison (OTT ke-12), penangkapan seorang ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (OTT ke-13) sebagai kelanjutan operasi sebelumnya, serta menyerahkan dirinya Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby setelah OTT ke-14. Sebelum menangkap Anom Widiyantoro pada akhir Juli, KPK terlebih dahulu menangkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim (OTT ke-15), Bupati Sukoharjo Etik Suryani (OTT ke-16), dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (OTT ke-17).
Ikuti apriniageosat.co.id
Tambahkan ke sumber pilihan di Google
Nasional
25 Jul 2026
Ekonomi
27 Jul 2026
Pariwisata
26 Jul 2026
Hukum
27 Jul 2026
Megapolitan
25 Jul 2026
Metropolitan
27 Jul 2026