Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kuswara Dituntut 7 Tahun Penjara, Abah Kunang 4 Tahun

Penerimaan uang suap dari pengusaha Sarjan kepada Ade Kuswara tersebut tidak dilakukan secara langsung melalui satu kali transaksi. Uang suap diserahkan secara bertahap melalui beberapa orang yang bertindak sebagai perantara aliran dana. Salah satu perantara tersebut adalah ayah kandung Ade sendiri, yaitu HM Kunang alias Abah Kunang, yang membantu menyalurkan uang sebesar Rp1 miliar. Selain Abah Kunang, terdapat pula nama Sugiarto yang bertindak sebagai perantara dengan menyalurkan dana sebesar Rp3,3 miliar.

Baca Juga

Kronologi Gugurnya Petugas Damkar Saat Padamkan Kebakaran TPS Liar di Kramat Jati

Dua orang lainnya yang juga terlibat sebagai perantara dalam penyaluran uang suap dari Sarjan ini adalah Ricki Yuda Bahtiar alias Nyai dan Rahmat bin Sawin alias Acep. Peran Ricki Yuda Bahtiar alias Nyai adalah meneruskan uang suap sebesar Rp5,1 miliar, sedangkan Rahmat bin Sawin alias Acep menyalurkan dana sebesar Rp2 miliar. Di samping perannya dalam membantu menyalurkan uang untuk anaknya, Abah Kunang secara terpisah juga mengantongi uang suap sebesar Rp1 miliar yang bersumber dari pengusaha lain bernama Iin Farihin.

Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa uang suap dengan total belasan miliar rupiah tersebut diberikan dengan maksud agar Ade Kuswara selaku Bupati Bekasi mengatur pemenangan paket-paket pekerjaan untuk Tahun Anggaran (TA) 2025. Proyek-proyek pembangunan di pemerintah daerah tersebut diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Sarjan atau yang terafiliasi dengan pengusaha Bekasi tersebut.

Baca Juga

Dewas KPK Terima 14 Aduan Pelanggaran Etik Pegawai Sepanjang Semester Pertama 2026

Atas perbuatan tersebut, jaksa menyatakan bahwa tindakan para terdakwa telah melanggar sejumlah ketentuan hukum yang berlaku. Dakwaan yang dinilai terbukti adalah pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Selain itu, perbuatan kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum juga menilai bahwa tindakan Ade Kuswara dan Abah Kunang telah melanggar aturan mengenai pemerintahan daerah serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelanggaran tersebut mencakup Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 Ayat 1 huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak hanya itu, perbuatan mereka juga dinyatakan melanggar Pasal 7 Ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.