Bupati Bandung dan KPK Perkuat Sinergi Tata Kelola Pemerintahan Bersih

Kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung dengan khidmat ini turut dihadiri oleh berbagai jajaran pejabat penting. Pejabat yang hadir di antaranya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung serta Inspektur Kabupaten Bandung. Selain itu, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung juga hadir bersama dengan jajaran Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI. Kehadiran seluruh pihak terkait ini menegaskan keseriusan dalam mengawal jalannya roda pemerintahan daerah yang bersih.

Baca Juga

Infrastruktur Jadi Tantangan Ekspansi Kendaraan Listrik Niaga di Sektor Tambang

Dalam rapat koordinasi tersebut, fokus pembahasan utama diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini dicapai melalui upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan secara menyeluruh. Penguatan sektor-sektor ini dinilai sangat krusial guna mendukung penyediaan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat luas di wilayah Kabupaten Bandung. Melalui peningkatan aspek-aspek tersebut, diharapkan sistem pengawasan internal pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif secara langsung.

Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS, meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah yang hadir untuk memanfaatkan pertemuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia meminta agar mereka menjadikan forum koordinasi ini sebagai momentum berharga untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola di lingkungan unit kerja masing-masing. Dadang juga menegaskan agar setiap masukan, koreksi, dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Korsup KPK diterima dengan sikap terbuka. Rekomendasi tersebut harus segera ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur oleh seluruh jajaran perangkat daerah.

Baca Juga

Kepala Bapanas dan Dirut Bulog Salurkan Bantuan Pangan Perdana di Kabupaten Alor

Lebih jauh lagi, Dadang Supriatna menekankan pentingnya penerapan prinsip integritas dalam setiap aspek pekerjaan di pemerintahan. Ia menyatakan bahwa integritas tidak cukup hanya menjadi sebuah semangat atau slogan semata. Menurutnya, nilai integritas tersebut harus tercermin secara nyata dalam setiap kebijakan yang dirumuskan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, pengelolaan keuangan daerah, maupun dalam seluruh proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Arief Nurcahyo, turut menyampaikan penjelasan mengenai tujuan dari kegiatan ini. Arief Nurcahyo menerangkan bahwa pelaksanaan koordinasi dan supervisi ini merupakan bagian dari program pendampingan yang diberikan KPK kepada pemerintah daerah. Upaya pendampingan tersebut bertujuan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan di lingkungan pemerintah daerah. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pencegahan korupsi di daerah dapat berjalan dengan lebih efektif dan terstruktur.