Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa wilayah Indonesia saat ini telah resmi masuk ke dalam kategori fenomena El Nino kuat. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (28/7).
Pertemuan terbatas tersebut secara khusus digelar oleh Presiden Prabowo guna membahas langkah-langkah antisipasi terhadap dampak El Nino yang terjadi bersamaan dengan datangnya musim kemarau di tanah air. Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsda M Syafi'i, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa situasi iklim saat ini memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. "Untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Ni帽o kuat," ungkap Teuku pada Selasa (28/7).
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Secara ilmiah, fenomena El Nino dapat terjadi apabila suhu pada permukaan laut di kawasan Samudra Pasifik mengalami kenaikan hingga mencapai 0,5 derajat Celsius atau bahkan lebih tinggi dari kondisi normal. Begitu ambang batas kenaikan suhu permukaan laut tersebut tercapai, maka suatu wilayah, termasuk Indonesia, dinyatakan telah masuk ke dalam kategori fase El Nino aktif.
Guna meminimalisasi dampak buruk dari fenomena alam ini, BMKG membagi fokus penanganannya ke dalam dua hal utama. Fokus pertama adalah menjaga ketersediaan pasokan air nasional melalui pengelolaan waduk-waduk yang ada, sedangkan fokus kedua adalah melakukan langkah-langkah antisipasi yang ketat terhadap potensi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Terkait pengelolaan sumber daya air, pemerintah mengidentifikasi keberadaan 240 waduk yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa di antara ratusan waduk tersebut nantinya akan difungsikan secara optimal untuk menopang berbagai kebutuhan vital masyarakat, mulai dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sarana irigasi pertanian, hingga pemenuhan kebutuhan persediaan air bersih. Untuk memastikan volume air di waduk-waduk tersebut tetap terjaga selama musim kering, pemerintah berencana menerapkan teknologi modifikasi cuaca.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Selain untuk mengisi waduk, teknologi modifikasi cuaca juga akan dimaksimalkan untuk membasahi area lahan yang dinilai rentan dan mudah terbakar. Upaya pembasahan lahan ini dinilai sangat krusial guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah rawan.
Pemerintah telah memetakan wilayah-wilayah prioritas yang memerlukan pengawasan ekstra selama fenomena El Nino kuat ini berlangsung. Terdapat enam provinsi di Indonesia yang menjadi fokus utama dalam upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Koordinasi lintas sektor akan terus ditingkatkan guna memitigasi dampak kekeringan di wilayah-wilayah tersebut.
