BKPP Malinau Gelar Bimtek Angka Kredit untuk Atasi Kendala Kenaikan Pangkat PNS

Lebih lanjut, Mekhendri juga memaparkan dampak nyata dari kebingungan regulasi tersebut terhadap karier para pegawai. Ia menerangkan bahwa masih ada beberapa pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau yang mengalami keterlambatan dalam proses kenaikan pangkat mereka. Menariknya, keterlambatan ini bukan disebabkan oleh kinerja atau produktivitas kerja pegawai yang kurang baik, melainkan karena kendala teknis. Banyak pegawai yang belum memahami secara detail tata cara penyusunan dokumen pengusulan angka kredit yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi terbaru yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan teknis ini dinilai sangat penting untuk menjembatani ketidakpahaman tersebut.

Baca Juga

Uji Coba Tabung CNG 3 Kg Pengganti LPG Memasuki Tahap Akhir

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus, turut memberikan perhatian serius terhadap isu kepegawaian ini. Ernes Silvanus menekankan betapa pentingnya pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilakukan secara profesional serta berbasis pada sistem digital di era modern ini. Menurutnya, pemanfaatan sistem digital dapat mempermudah proses administrasi dan meminimalisasi kesalahan. Ernes juga menyoroti bahwa perubahan sistem kenaikan pangkat yang mengandalkan angka kredit saat ini masih menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi para ASN non-guru yang belum terbiasa dengan prosedur pengusulan administrasi semacam ini dalam keseharian tugas mereka.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menunjukkan empati terhadap kendala yang dihadapi para pegawai, Sekda Ernes Silvanus tidak ragu untuk membagikan pengalaman pribadinya. Di hadapan para peserta Bimtek, Ernes menceritakan bahwa dirinya sendiri juga pernah mengalami keterlambatan dalam proses kenaikan pangkat akibat adanya persoalan administrasi kepegawaian. Melalui cerita pengalaman pribadinya ini, Ernes ingin menekankan bahwa masalah administrasi bukanlah hal yang sepele dan dapat memengaruhi siapa saja, sehingga perbaikan sistem dan peningkatan pemahaman teknis bagi seluruh ASN mutlak diperlukan agar hambatan serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

Baca Juga

Kasus Rokok Ilegal di Jambi Selesai Lewat Denda, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau dalam membenahi manajemen kepegawaian ini mendapatkan apresiasi positif dari pihak eksternal. Vicke Natalia, yang bertindak sebagai narasumber dari Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah proaktif yang diambil oleh Pemkab Malinau. Vicke menilai bahwa komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas manajemen ASN sangat baik. Melalui kolaborasi dan pelaksanaan Bimtek ini, diharapkan kualitas tata kelola kepegawaian di Kabupaten Malinau dapat terus meningkat, sehingga mendukung terciptanya birokrasi yang lebih profesional dan responsif terhadap perkembangan regulasi nasional.