Pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam upaya pemerataan akses energi di seluruh pelosok negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa saat ini diperkirakan masih ada sekitar 11 ribu desa di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap aliran listrik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bahlil ketika memberikan keterangan pers di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 28 Mei 2026. Angka ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah dalam mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia masih cukup panjang.
Meskipun tantangan geografis dan jumlah desa yang belum teraliri listrik tergolong besar, pemerintah terus melakukan langkah nyata melalui program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Salah satu pencapaian yang telah diselesaikan adalah Program Listrik Desa untuk tahun anggaran 2025. Melalui program tersebut, pemerintah telah merampungkan penyaluran aliran listrik ke sekitar 1.400 desa di berbagai wilayah tanah air. Untuk menandai pencapaian ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan secara langsung hasil dari Program Listrik Desa 2025 tersebut pada tanggal 14 Agustus 2026 mendatang.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Dalam pelaksanaannya, program elektrifikasi desa ini membutuhkan dukungan finansial yang tidak sedikit. Hingga akhir tahun 2025, Kementerian ESDM tercatat telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 4,35 triliun. Anggaran yang cukup besar ini dialokasikan untuk membiayai program listrik desa serta penyediaan sambungan listrik gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat segera menikmati manfaat energi listrik. Proses penyaluran dan eksekusi anggaran triliunan rupiah tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui skema penugasan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor kelistrikan, yaitu PLN.
Langkah pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat di daerah terpencil ini dipastikan akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Bahlil Lahadalia, yang selain menjabat sebagai Menteri ESDM juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada program tahun 2025 saja. Demi menjangkau sisa desa yang masih gelap gulita, pemerintah kini telah menyiapkan alokasi anggaran baru yang akan digunakan untuk mendanai kelanjutan Program Listrik Desa pada tahun anggaran 2026 dan 2027. Persiapan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat proses penyambungan listrik di wilayah-wilayah yang belum terjangkau sebelumnya.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Rangkaian program pembangunan infrastruktur listrik perdesaan ini merupakan bagian dari visi besar yang diusung oleh kepala negara. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius agar seluruh desa dan dusun di seluruh penjuru Indonesia sudah harus teraliri aliran listrik secara merata pada tahun 2029. Target pencapaian ini menjadi sangat penting karena tahun 2029 merupakan tahun terakhir dari periode masa jabatan kepresidenan Prabowo Subianto. Dengan sinergi antara kementerian, lembaga, dan PLN, pemerintah optimistis target pemerataan listrik di seluruh pelosok nusantara dapat terealisasi sebelum masa bakti kabinet berakhir.
