Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan adanya temuan data yang tidak akurat mengenai para penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permasalahan data yang kurang akurat ini menjadi salah satu fokus perhatian penting dalam persiapan dan pelaksanaan program tersebut. Dengan adanya temuan ini, pihak Badan Gizi Nasional berupaya untuk memastikan penyaluran program bantuan gizi dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran tanpa adanya kesalahan pencatatan di lapangan.
Untuk mengatasi permasalahan akurasi data tersebut, sebuah rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri terkait penyelenggaraan program MBG diselenggarakan secara khusus di Jakarta. Pertemuan koordinasi ini bertempat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026. Rapat koordinasi terbatas tingkat menteri ini secara khusus ditujukan untuk menjadi solusi utama dalam menyinkronkan data penerima manfaat program MBG dari berbagai instansi pemerintah yang terkait.
Dalam pertemuan koordinasi tersebut, Sudaryono memaparkan rincian temuan mengenai adanya duplikasi data penerima manfaat program. Kepala BGN tersebut mengindikasikan bahwa jumlah data ganda penerima manfaat program MBG mencapai sekitar enam juta orang. Sudaryono menyatakan bahwa pihak BGN akan menyisir data tersebut untuk memastikan tidak ada lagi data ganda yang terdaftar. Langkah penyisiran ini dinilai sangat penting agar alokasi program MBG dapat terbagi secara tepat dan tidak tumpang tindih.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Sudaryono menjelaskan contoh nyata dari temuan data ganda yang terjadi pada program MBG di lapangan. Salah satu bentuk duplikasi data yang ditemukan adalah adanya siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang terdata sebagai penerima manfaat di dua instansi yang berbeda sekaligus. Para siswa tersebut tercatat secara bersamaan sebagai penerima manfaat di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) dan juga di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Oleh karena itu, sinkronisasi data lintas instansi menjadi agenda mendesak.
Di samping membahas sinkronisasi data penerima manfaat, Badan Gizi Nasional (BGN) juga menyatakan kesiapan mereka dalam mengoperasikan infrastruktur pendukung program di lapangan. Pihak BGN menyatakan siap untuk mengoperasikan sebanyak 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengoperasian unit pelayanan gizi ini akan difokuskan dan diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang tercatat memiliki tingkat stunting atau tengkes dalam kategori yang tinggi dan sangat tinggi.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Kesiapan operasional unit pelayanan gizi ini didukung sepenuhnya oleh hasil pemadanan data atau data overlay yang telah dilakukan oleh instansi terkait. Berdasarkan hasil data overlay tersebut, tercatat ada sekitar 1.700 data atau dapur yang sudah siap dan sudah jadi. Ribuan unit dapur pelayanan ini kini tinggal dioperasikan secara langsung di daerah-daerah yang memiliki tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi tersebut demi mempercepat distribusi makanan bergizi.
Melalui unit SPPG yang disiapkan tersebut, program Makan Bergizi Gratis ini juga dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat lainnya. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini nantinya akan menyasar kelompok 3B sebagai penerima manfaat tambahan. Kelompok 3B tersebut terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak bawah lima tahun atau balita. Dengan langkah sinkronisasi data lintas instansi dan pengoperasian SPPG di daerah prioritas stunting, program ini diharapkan dapat terlaksana secara efektif.
