Dua petugas penanggung jawab (PIC) di setiap sekolah kini disiagakan untuk menangani aspek teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai langkah nyata agar para guru tidak lagi dibebani oleh urusan logistik makanan. Kebijakan ini ditegaskan secara resmi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/8). Pemerintah menekankan bahwa tenaga pendidik seharusnya fokus pada kegiatan belajar mengajar, bukan direpotkan dengan pembagian makanan atau pengelolaan wadah makan yang kerap disebut ompreng.
Pernyataan tegas dari pihak BGN ini muncul sebagai respons langsung atas keluhan yang disampaikan oleh sejumlah guru dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Para guru menyuarakan keberatan mereka di tengah proses uji materi Undang-Undang APBN 2026 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam persidangan tersebut, para pendidik mengungkapkan kekhawatiran bahwa implementasi program MBG di lapangan justru menyita waktu efektif belajar mengajar. Hal ini terjadi karena guru di beberapa sekolah ikut turun tangan langsung menangani pembagian porsi makanan hingga mengumpulkan kembali wadah makan kosong setelah siswa selesai makan.
Menyikapi kekhawatiran tersebut, BGN menegaskan bahwa struktur operasional program MBG sebenarnya telah dirancang agar tidak mengganggu jalannya kurikulum sekolah. Keberadaan dua petugas PIC di setiap sekolah yang mendapatkan insentif langsung dari BGN menjadi kunci dari alur distribusi ini. Petugas-petugas inilah yang memikul tanggung jawab teknis dalam membantu proses pembagian makanan langsung di setiap ruang kelas. Guna memastikan sistem ini berjalan selaras dengan kalender akademik, BGN juga terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Koordinasi lintas lembaga ini bertujuan untuk memetakan pembagian peran yang jelas, sehingga kehadiran program gizi nasional ini tidak sedikit pun mengurangi hak siswa untuk mendapatkan waktu belajar yang optimal.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Meskipun terbebas dari urusan logistik dan pembagian wadah makan, para guru tetap memegang peranan penting saat program MBG berlangsung. Peran mereka digeser dari ranah teknis administratif ke ranah edukasi dan pendampingan karakter. Saat jam makan bersama tiba, guru diharapkan hadir mendampingi siswa di dalam kelas untuk memberikan pembelajaran praktis mengenai kebiasaan hidup bersih dan sehat. Beberapa aktivitas penting yang harus dipandu oleh guru meliputi membimbing siswa mencuci tangan sebelum makan, melatih kedisiplinan mengantre saat mengambil ompreng makanan, memimpin doa bersama sebelum bersantap, serta mengajarkan etika makan yang baik. Tidak hanya itu, momen makan bersama ini juga dimanfaatkan guru untuk memberikan penjelasan sederhana mengenai kandungan gizi yang terdapat di dalam menu makanan hari itu.
Selain membimbing kebiasaan makan yang sehat, guru juga mengemban tugas penting lainnya dalam menjaga keselamatan pangan para siswa. Para pendidik diminta untuk senantiasa mengingatkan anak-anak agar menghabiskan makanan mereka di sekolah dan melarang keras makanan tersebut dibawa pulang ke rumah. Langkah pencegahan ini dinilai sangat krusial untuk meminimalkan risiko keracunan makanan di kalangan siswa. BGN mengungkapkan bahwa pihaknya masih menerima sejumlah laporan mengenai adanya siswa yang membawa pulang paket makanan MBG ke rumah mereka. Makanan tersebut kemudian baru dikonsumsi beberapa jam setelah didistribusikan, di mana kualitas dan kesegaran hidangan tersebut dipastikan sudah menurun drastis sehingga tidak lagi aman untuk dikonsumsi.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Melalui penataan ulang peran ini, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara petugas PIC yang menangani masalah logistik ompreng dan guru yang fokus pada aspek edukasi nilai kehidupan, kekhawatiran akan terganggunya jam pelajaran di sekolah diharapkan dapat sepenuhnya teratasi. Sinergi antara BGN dan Kemendikdasmen menjadi tumpuan utama agar program pemenuhan gizi anak sekolah ini tidak mengorbankan kualitas proses belajar mengajar yang menjadi hak dasar setiap siswa di Indonesia.
