Bencana banjir kembali melanda Kota Padang pada hari Senin, 3 Agustus 2026. Peristiwa ini memicu langkah cepat dari Pemerintah Kota Padang untuk melakukan penanganan secara menyeluruh demi memulihkan infrastruktur kota yang terdampak. Berdasarkan dokumen R3P, total kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk penanganan banjir di Kota Padang mencapai Rp 955,771 miliar. Sebagai tindak lanjut dari upaya pemulihan ini, Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Satuan Tugas Penanggulangan dan Pemulihan (Satgas PRR) turun langsung ke lapangan untuk meninjau dampak banjir tersebut pada hari Selasa, 11 Agustus 2026.
Sebelum melakukan peninjauan ke titik-titik terdampak, Wali Kota Padang Fadly Amran terlebih dahulu menggelar audiensi penting di Gedung Putih, yang merupakan kediaman resmi Wali Kota Padang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigadir Jenderal Yopie Indra Prasetya Sepang, beserta para anggota timnya. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai banjir yang melanda kota pada Senin, 3 Agustus 2026. Peristiwa banjir kali ini tercatat sebagai kejadian bencana banjir kedua yang melanda Kota Padang, setelah kota tersebut sebelumnya juga sempat dilanda bencana hidrometeorologi pada bulan November 2025 yang lalu.
Pemprov DKI Jakarta Alihkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu ke PT Transjakarta
Setelah audiensi selesai, rombongan peninjau yang dipimpin oleh Wali Kota Fadly Amran bersama dengan Satgas PRR langsung bergerak menuju sejumlah lokasi yang mengalami dampak banjir cukup parah. Salah satu wilayah yang menjadi fokus utama peninjauan adalah Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Di wilayah ini, tim mendatangi kawasan Lapau Munggu, khususnya di lingkungan RT 01 dan RT 02 RW 06. Selain itu, rombongan juga memantau kondisi di kawasan Guo yang berada di lingkungan RT 03 RW 06. Tidak hanya memusatkan perhatian di Kecamatan Kuranji, rombongan juga melanjutkan inspeksi lapangan ke wilayah lain, yaitu ke kawasan By Pass Air Pacah yang terletak di Kecamatan Koto Tangah.
Dalam dokumen R3P yang disusun, anggaran sebesar Rp 955,771 miliar tersebut diusulkan untuk mendanai berbagai program prioritas penanganan banjir di Kota Padang. Usulan-usulan penting tersebut mencakup pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan sistem drainase di kawasan Bypass yang terletak di depan kantor Wali Kota Padang, serta perbaikan saluran crossing yang berada tepat di depan Aciak Mart. Di samping itu, usulan penanganan banjir ini juga meliputi proyek normalisasi Batang Maransi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir Batang Guo, serta pengendalian sedimen di Batang Guo. Pemerintah Kota Padang juga mengusulkan pembuatan geoportal dan penyediaan serta pemasangan sensor banjir di aliran Batang Kuranji sebagai bagian dari sistem peringatan dini.
Kecurigaan Keluarga dan Komunikasi Terakhir Sutrimo Sebelum Tewas
Menanggapi berbagai usulan serta kondisi riil di lapangan, Ketua Tim Monev Satgas PRR, Brigadir Jenderal Yopie Indra Prasetya Sepang, memberikan apresiasi positif terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah daerah. Ia menilai bahwa Pemerintah Kota Padang telah mengambil langkah cepat dan sigap dalam penanganan darurat bencana, serta menunjukkan progres yang sangat baik dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Seluruh hasil monitoring dan evaluasi mengenai penanganan dampak banjir di Kota Padang ini nantinya akan segera dilaporkan dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Satgas PRR demi mempercepat realisasi bantuan serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
