Walhi Ungkap 70 Persen Titik Api Karhutla Berada di Kawasan Konsesi Perusahaan

Pulau Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang mencatat konsentrasi titik api cukup tinggi. Di pulau ini, terpantau sebanyak 34.262 titik api dengan luas indikatif kebakaran mencapai 33.837 hektar. Dari total titik api di Kalimantan tersebut, sekitar 74 persen atau sebanyak 25.524 titik api berada di dalam kawasan konsesi korporasi. Walhi merinci sebaran titik api di wilayah konsesi Kalimantan ini meliputi 10.739 titik di area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, 7.880 titik di wilayah konsesi pertambangan, serta 6.905 titik di area konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Secara kewilayahan, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi di Indonesia. Provinsi ini mencatatkan 17.236 titik api dengan perkiraan luas indikatif kebakaran mencapai 28.680 hektar. Tingginya aktivitas karhutla ini berdampak langsung pada penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakat setempat. Kualitas udara di Kalimantan Barat beserta Palembang di Sumatera Selatan bahkan dilaporkan masuk dalam kategori terburuk di Indonesia akibat paparan asap kebakaran.

Baca Juga

Seskab Teddy Hadiri Persiapan MPLS, Disambut Puisi Harapan Siswa Sekolah Rakyat

Kerusakan lingkungan ini dinilai erat kaitannya dengan tata kelola lahan basah. Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menyebutkan bahwa sekitar 80 persen ekosistem gambut di Indonesia saat ini berada dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut utamanya dipicu oleh beban pemberian izin konsesi yang berlebihan serta maraknya pembuatan kanal-kanal air (kanalisasi) yang mengeringkan lahan gambut alami, sehingga membuatnya menjadi sangat rentan terbakar saat musim kemarau tiba.

Di tingkat tapak, upaya pemadaman dan antisipasi terus dilakukan oleh berbagai pihak. Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, tim gabungan pencegahan karhutla berhasil memadamkan kebakaran lahan pada Minggu siang (26/4). Namun, di wilayah lain seperti Desa Sungai Tendang, Kotawaringin Barat, kebakaran hutan dan lahan dilaporkan sempat meluas hingga mencapai area seluas 10 hektare. Sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran yang lebih luas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiagakan 28 unit helikopter yang terdiri atas 12 helikopter patroli dan 16 helikopter pengebom air (water bombing). Kesiapsiagaan ini krusial mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan puncak musim kemarau di DI Yogyakarta (DIY) baru akan terjadi pada Agustus 2026.

Baca Juga

Program Bedah Rumah Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat di Sumenep Mulai Berjalan

Langkah penegakan hukum dan evaluasi perizinan kini menjadi fokus perhatian publik serta para akademisi, termasuk pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Satria Unggul Wicaksana. Tindakan tegas terhadap korporasi yang dinilai lalai mulai diperlihatkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin operasional 28 perusahaan menyusul bencana banjir yang melanda wilayah Sumatra. Sementara itu, Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat ini tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus kebakaran lahan yang terjadi di area konsesi milik delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan. Di tingkat regional, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meresmikan Sekretariat ACC THPC di Jakarta untuk memperkuat koordinasi ASEAN dalam mengatasi polusi asap lintas batas.