Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan besar untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Upaya merumuskan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi pada era ini menjadi fokus perhatian berbagai pihak, mulai dari otoritas keuangan hingga organisasi politik yang menawarkan beragam sudut pandang serta solusi kebijakan strategis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan catatan kritis mengenai kondisi fundamental ekonomi Indonesia dalam dua dekade terakhir yang dinilainya berjalan kurang seimbang. Purbaya mengungkapkan bahwa mesin ekonomi nasional seolah pincang selama 20 tahun ke belakang. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2004-2014, ekonomi mampu tumbuh rata-rata hampir 6 persen dengan pertumbuhan kredit mencapai 22 persen karena ditopang kuat oleh sektor swasta, meskipun belanja pemerintah saat itu dinilai kurang menghasilkan pembangunan infrastruktur yang signifikan. Sebaliknya, pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2024, pertumbuhan ekonomi berada sedikit di bawah 5 persen atau mendekati 4,5 persen dengan rata-rata pertumbuhan kredit yang merosot hingga ke angka 6 persen, di mana penggerak utamanya adalah pemerintah sementara sektor swasta cenderung lesu.
Di tengah catatan evaluasi tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan optimisme terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini. Dalam pidatonya di Harlah PKB ke-28 di Jakarta Convention Center pada Kamis, 23 Juli 2026, pria yang akrab disapa Cak Imin ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dengan aspek pemerataan serta keadilan. PKB menilai langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah saat ini merupakan bagian dari upaya menyempurnakan arah kemandirian ekonomi. Cak Imin juga menyebut bahwa Presiden Prabowo telah mengubah arah baru anggaran APBN melalui perubahan politik anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok Nusantara.
Menjaga Optimisme di Tengah Risiko Geopolitik dan Geoekonomi
Sementara itu, gagasan alternatif datang dari Fraksi Partai Keadilan SESP (PKS) MPR RI yang mendorong penerapan sistem ekonomi syariah untuk menjawab tantangan ekonomi nasional. Dalam diskusi publik nasional bertajuk "Solusi Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Problematika Perekonomian Indonesia Pada Era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto" di Depok, Jawa Barat, pada Selasa, 7 Juli 2026, Fraksi PKS membedah potensi sistem ekonomi berbasis syariah. Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, menekankan bahwa sistem ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah membawa prinsip keseimbangan (tawazun) dan keadilan, sekaligus mengkritik dominasi sistem kapitalis global yang kerap merusak rantai rezeki alami melalui monopoli harta.
Diskusi tersebut juga menyoroti berbagai langkah konkret untuk memaksimalkan potensi ekonomi syariah. Kepala Klaster Dana Sosial Islam PEBS FEB Universitas Indonesia, Dr. Banu Muhammad, memaparkan ketimpangan dana sosial Islam di mana potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun namun realisasinya baru Rp41 triliun, sementara potensi wakaf uang sebesar Rp180 triliun baru terealisasi di bawah 2 persen. Selain itu, Dekan FEM IPB University, Prof. Irfan Syauqi Beik, mengingatkan bahwa peringkat Indonesia dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report turun ke posisi keempat setelah disalip Uni Emirat Arab, padahal sektor Halal Value Chain berkontribusi sebesar 27,34 persen terhadap PDB nasional. Untuk mendobrak stagnasi, Direktur Next Policy, Dr. Yusuf Wibisono, mengusulkan langkah konkret seperti mengonversi Bank BTN menjadi bank syariah sepenuhnya guna memanfaatkan skema akad murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).
KAI Sediakan Diskon Tiket Sambut Hari Kemerdekaan RI ke-81
Untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya mengaktifkan kembali kedua mesin pertumbuhan, baik dari sektor pemerintah maupun swasta secara bersamaan. Purbaya menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo bisa dicapai jika kedua sektor tersebut bergerak harmonis. Menurutnya, angka pertumbuhan 6,5 persen akan cukup mudah digapai apabila sinergi antara belanja pemerintah dan aktivitas sektor swasta dapat berjalan dengan baik dan saling menopang demi kemajuan ekonomi nasional.
