Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi meluncurkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Peluncuran ini dilakukan setelah melalui proses pendataan lapangan yang berlangsung dari tanggal 26 Januari hingga 18 Februari 2026. Pengumpulan data menggunakan metode Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui aplikasi kuesioner digital Fasih Mobile yang dikembangkan oleh BPS.
Survei berskala nasional ini melibatkan sampel sebanyak 74.025 rumah tangga yang tersebar secara merata di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Responden yang terpilih dalam survei ini merupakan individu yang berada dalam rentang usia 15 hingga 79 tahun. Peluncuran hasil survei ini turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga terkait, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPS Sonny H. B. Harmadi, serta Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu.
Berdasarkan hasil survei tersebut, indeks literasi keuangan nasional pada tahun 2026 tercatat sebesar 69,57 persen. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 2,93 poin persentase jika dibandingkan dengan indeks tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 66,64 persen. Sejalan dengan itu, indeks inklusi keuangan nasional juga mengalami peningkatan menjadi 93,61 persen pada tahun 2026, dari angka 92,74 persen pada tahun 2025. Capaian indeks literasi dan inklusi keuangan di tahun 2026 ini bahkan telah melampaui target RPJMN 2025-2029, yang menetapkan sasaran tahun 2029 sebesar 69,35 persen untuk literasi keuangan dan 93 persen untuk inklusi keuangan.
Harga Emas Spot Dunia Melonjak ke Level Tertinggi Dua Bulan di Atas 4.400 Dolar AS
Jika ditinjau dari aspek demografi, tingkat literasi keuangan perempuan mencapai 69,91 persen, sementara laki-laki berada di angka 69,54 persen. Tren serupa juga terlihat pada indeks inklusi keuangan, di mana kelompok perempuan mencapai 93,73 persen dan laki-laki sebesar 93,49 persen. Berdasarkan kelompok usia, responden yang berumur 26-35 tahun mencatatkan tingkat literasi keuangan tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sementara itu, kelompok pensiunan atau purnawirawan membukukan indeks literasi keuangan sebesar 85,15 persen dengan tingkat inklusi keuangan mencapai 99,55 persen. Adapun capaian terbaik berdasarkan latar belakang pendidikan diraih oleh lulusan perguruan tinggi, dengan indeks literasi keuangan sebesar 93,46 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 99,49 persen.
Perbedaan capaian indeks juga terlihat cukup signifikan secara geografis. Masyarakat di wilayah perkotaan memiliki indeks literasi keuangan sebesar 72,54 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 95,39 persen. Sebagai perbandingan, masyarakat di perdesaan mencatatkan indeks literasi keuangan sebesar 64,42 persen dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 90,39 persen. Di tingkat provinsi, DKI Jakarta mencatatkan capaian tertinggi di Indonesia dengan indeks literasi keuangan sebesar 84,01 persen dan inklusi keuangan mencapai 99,74 persen. Di sisi lain, Provinsi Papua Pegunungan berada di posisi terbawah dengan indeks literasi keuangan sebesar 17,55 persen dan inklusi keuangan sebesar 71,38 persen.
Realisasi TKD Tambahan Sumatra Utara, Tiga Kota Melaju, Daerah Terdampak Masih Tertatih
Selain itu, hasil survei juga memotret tingkat pemahaman masyarakat mengenai sistem penjaminan simpanan. Di antara responden berusia 15 hingga 79 tahun yang memiliki rekening simpanan, sebanyak 62,51 persen telah mengetahui bahwa simpanan mereka dijamin. Meski demikian, baru 46,31 persen responden yang mengetahui keberadaan institusi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sementara itu, tingkat pemahaman mengenai program penjaminan polis asuransi masih tergolong rendah. Dari kelompok masyarakat yang memiliki produk asuransi non-BPJS, baru 12,47 persen saja yang mengetahui bahwa polis asuransi mereka akan mulai dijamin oleh LPS pada tahun 2028 mendatang.
