Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengambil langkah nyata untuk mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan di wilayahnya. Melalui penyerahan salinan sertifikat lahan kepada Kementerian Sosial (Kemensos), proyek Sekolah Rakyat di Mamuju Tengah Berpeluang Segera Dibangun untuk memberikan akses belajar yang lebih baik bagi anak-anak setempat.
Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, menyerahkan dokumen tersebut langsung kepada Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat mengunjungi kantor Kemensos di Jakarta pada Senin (24/8/2026). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang telah dirintis sejak Juli lalu terkait proses peralihan lahan untuk pembangunan sekolah.
Legalitas Lahan di Kecamatan Tobadak
Lahan yang disiapkan Pemkab Mamuju Tengah untuk pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen ini terletak di Desa Mamahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Lahan pertanian seluas 8,85 hektare tersebut kini telah memiliki kepastian hukum setelah sertifikat resminya terbit pada 19 Agustus kemarin.
Lakpesdam dan RMI PBNU Luncurkan Buku Pedoman Cegah Kekerasan di Pesantren
Dalam pertemuan di Jakarta, Bupati Arsal menunjukkan sertifikat asli dan menyerahkan salinannya kepada pihak Kemensos sebagai bukti kesiapan daerah. Dengan selesainya sertifikasi lahan ini, salah satu syarat administratif utama untuk memulai pembangunan fisik telah terpenuhi.
Peluang Masuk Proyek Pembangunan Tahap Ketiga
Penyerahan sertifikat tanah ini membuka kesempatan besar bagi Kabupaten Mamuju Tengah untuk masuk dalam daftar lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3. Program pembangunan tahap ketiga ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini.
Jika proses administrasi berjalan lancar setelah penyerahan sertifikat ini, pembangunan gedung sekolah permanen di Desa Mamahe dapat segera direalisasikan sesuai jadwal target kementerian.
Eka Yogaswara Kirim Surat Terbuka ke Presiden Prabowo Terkait Sengketa Tanah Tendean 41
Upaya Menekan Kemiskinan Lewat Pendidikan
Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan. Wamensos Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang pendidikan sebagai instrumen krusial dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Langkah ini didorong oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan masih adanya jutaan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang belum mendapatkan akses pendidikan. Saat ini, daya tampung Sekolah Rakyat secara nasional baru mencapai kisaran 43.000 siswa. Untuk memperluas jangkauan tersebut, pemerintah juga sedang berupaya meningkatkan kapasitas tampung per sekolah dari yang sebelumnya 1.000 siswa menjadi 2.500 siswa.
