Presiden Prabowo Siapkan Calon Gubernur BI, Ini Mekanisme dan Tahapan Seleksinya

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memilih kandidat pengganti secara terburu-buru atau mendadak. Proses pemanggilan terhadap berbagai sosok yang dinilai layak menduduki posisi Gubernur Bank Indonesia ini ternyata sudah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Langkah awal yang dilakukan secara bertahap ini sengaja ditempuh untuk memastikan bahwa figur yang terpilih nantinya memiliki kapasitas mumpuni serta visi yang sejalan dengan arah pembangunan ekonomi pemerintah.

Selama proses penjaringan yang telah berjalan cukup lama tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengundang beberapa kandidat secara langsung ke hadapannya. Menurut keterangan resmi dari Prasetyo Hadi, beberapa figur calon bahkan sudah melewati tahapan wawancara dan diskusi mendalam dengan Presiden. Pertemuan tatap muka ini ditujukan untuk mendalami bagaimana arah pandangan, visi, serta komitmen para calon dalam mengelola kebijakan moneter negara ke depan. Diskusi yang mendalam ini menjadi instrumen evaluasi yang sangat penting bagi Presiden sebelum menjatuhkan pilihan akhir.

Baca Juga

Sinergi KUB dan Kolaborasi BPD-BPR Menjadi Fokus Regional Bank Summit 2026

Meskipun proses diskusi dan wawancara dengan sejumlah kandidat sudah berjalan sekian lama, identitas resmi dari para calon tersebut masih belum diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Hingga tanggal 9 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto tercatat belum mengirimkan Surat Presiden atau Surpres mengenai nama-nama calon definitif Gubernur Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Belum dikirimkannya Surpres ini menegaskan bahwa nama-nama kandidat masih dimatangkan di tingkat internal pemerintah dan belum diserahkan secara resmi untuk diproses lebih lanjut oleh pihak parlemen.

Mekanisme pengangkatan Gubernur Bank Indonesia yang baru harus melalui sejumlah tahapan konstitusional yang ketat dan transparan. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, Presiden memiliki wewenang untuk mengusulkan nama-nama calon pilihan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah usulan nama dari Presiden diterima oleh pimpinan parlemen, proses seleksi selanjutnya akan diserahkan kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi yang membidangi sektor keuangan dan perbankan ini memiliki tugas untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap masing-masing calon yang diajukan.

Setelah Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat merampungkan seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan tersebut, hasilnya tidak langsung menjadi keputusan final. Laporan evaluasi serta keputusan mengenai kelayakan calon harus dibawa dan dipresentasikan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Di forum tertinggi inilah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan memberikan persetujuan resmi terhadap nama calon yang dinilai paling layak. Persetujuan dari Sidang Paripurna merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum nama calon terpilih melangkah ke tahap pelantikan.

Baca Juga

Optimalisasi KUB Menjadi Kunci Penguatan Likuiditas dan Layanan Bank Pembangunan Daerah

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk memberikan persetujuan terhadap usulan calon Gubernur Bank Indonesia tersebut, langkah berikutnya adalah penyerahan berkas kepada Mahkamah Agung. Lembaga peradilan tertinggi negara ini memegang peranan penting di akhir proses transisi kepemimpinan bank sentral Indonesia. Mahkamah Agung bertugas untuk menyelenggarakan upacara resmi pengambilan sumpah jabatan bagi Gubernur Bank Indonesia yang baru. Proses pengambilan sumpah di hadapan Mahkamah Agung ini menandai secara resmi dimulainya masa jabatan baru bagi sang gubernur terpilih.

Hingga seluruh rangkaian proses seleksi, persetujuan parlemen, dan administrasi kenegaraan ini selesai dijalankan, publik masih harus menunggu keputusan resmi dari pihak Istana. Belum adanya kejelasan mengenai siapa saja sosok yang telah dipanggil oleh Presiden membuat posisi kepemimpinan definitif di bank sentral masih diselimuti ketidakpastian. Untuk sementara waktu, stabilitas moneter dan jalannya operasional Bank Indonesia akan tetap dikawal secara ketat oleh Destry Damayanti yang mengemban amanat sebagai Pejabat Sementara.