Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Upacara pelantikan tersebut diselenggarakan secara tertutup di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 19 Agustus 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi demi mendongkrak kinerja birokrasi di tingkat daerah.
Dalam penjelasannya usai pelantikan, Pramono menggarisbawahi pentingnya akselerasi kerja di lingkungan pemerintahan. Ia menginginkan agar jajaran Pemprov DKI Jakarta dapat bergerak lebih cepat, khususnya dalam menyikapi dan mengeksekusi proses pengambilan keputusan. Untuk menggambarkan kebijakan rotasi ini, Pramono mengibaratkan para pejabat seperti pemain sepak bola yang harus fleksibel dan siap ditempatkan di berbagai posisi yang berbeda demi kepentingan tim secara keseluruhan.
Kendati menuntut kecepatan kerja, Pramono memberikan rambu-rambu tegas mengenai kepatuhan hukum. Ia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk selalu bekerja secara konsisten dan tidak melanggar aturan. Pramono menegaskan bahwa seluruh tindakan pejabat harus memiliki payung hukum yang jelas dan melarang keras adanya aktivitas yang berjalan di luar ketentuan regulasi yang berlaku.
Di Balik Jogja Fashion Week 2026, Industri Tekstil Alami Kesenjangan Tenaga Ahli
Pramono juga memaparkan mekanisme pengambilan keputusan yang diterapkannya di Balai Kota Jakarta. Menurutnya, hampir seluruh keputusan strategis diputuskan melalui forum rapat resmi. Ia menegaskan tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak di luar mekanisme rapat tersebut, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas kebijakan.
Untuk menjamin kualitas dan legalitas pengangkatan ini, proses penunjukan ketujuh pejabat tersebut dikonfirmasi telah melalui penilaian yang matang. Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan sistem manajemen talenta serta melakukan koordinasi erat dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Pramono Anung Tegaskan Pendidikan dan Kesehatan Jakarta Tidak Boleh Terganggu
Adapun ketujuh pejabat yang dilantik dalam kesempatan ini adalah Abdul Khalit yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, serta Mochamad Abbas sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, M Matsani dilantik sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, dan Fajar Eko Satriyo dipercaya memimpin sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.
Posisi lainnya diisi oleh Muhammad Herizkianto sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, Indra Patrianto resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, dan Faisal Syafruddin mengemban tugas sebagai Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman.
