Prabowo Terima Laporan Program B50 dan Minta Perampingan Anak-Cucu BUMN

Pertemuan yang membahas kelangsungan program mandatori presiden tersebut diselenggarakan pada Minggu (9/8) sore di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri hadir secara langsung untuk memberikan laporan berkala kepada kepala negara. Diskusi mengenai arah kebijakan energi dan tata kelola BUMN ini juga disaksikan oleh beberapa menteri dan pejabat kabinet yang turut hadir, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam pertemuan tersebut, Simon A. Mantiri memaparkan laporan mengenai kemajuan dari Program Mandatori B50 yang telah resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada bulan Juli lalu. Tidak hanya berfokus pada biodiesel, Dirut Pertamina juga menyampaikan laporan mengenai kesiapan infrastruktur yang saat ini sedang disiapkan untuk mendukung tahapan persiapan mandatori Bioetanol oleh pemerintah. Melalui program-program ini, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya bahwa seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus dikelola secara mandiri di dalam negeri agar dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi kemakmuran bangsa.

Baca Juga

Sinergi KUB dan Kolaborasi BPD-BPR Menjadi Fokus Regional Bank Summit 2026

Jika dirunut ke belakang, program biodiesel nasional ini sebenarnya merupakan hasil dari proses panjang yang telah dikembangkan secara bertahap selama hampir dua dekade. Langkah awal implementasinya dimulai dengan program B2,5 pada tahun 2008 yang lalu. Secara konsisten, persentasenya terus ditingkatkan menjadi B10 pada tahun 2013, berlanjut ke B15 pada tahun 2015, dan mencapai B20 pada tahun 2018. Perkembangan ini terus berjalan dengan diterapkannya B30 pada tahun 2020, B35 pada tahun 2023, dan B40 pada tahun 2025, hingga kini bersiap menuju implementasi penuh B50. Pemerintah menilai bahwa pelaksanaan mandatori B50 merupakan langkah yang sangat strategis untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional sekaligus memperluas dampak manfaat ekonomi secara lebih merata.

Selain membahas ketahanan energi nasional, efisiensi dalam tubuh perusahaan milik negara juga menjadi agenda penting yang ditekankan oleh Presiden Prabowo. Kepala negara secara langsung memerintahkan dilakukannya pengurangan terhadap layer-layer organisasi serta jumlah anak dan cucu perusahaan di tubuh Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah penertiban struktur ini dipandang perlu agar pengelolaan BUMN tidak terhambat oleh birokrasi yang terlalu panjang.

Baca Juga

Optimalisasi KUB Menjadi Kunci Penguatan Likuiditas dan Layanan Bank Pembangunan Daerah

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan anak dan cucu usaha BUMN ini memiliki tujuan yang sangat jelas. Restrukturisasi tersebut ditujukan agar proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan dapat berjalan dengan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain mempercepat birokrasi, penyederhanaan ini juga diharapkan mampu mendongkrak produktivitas kerja serta menjaga tingkat efisiensi di seluruh lingkungan BUMN agar tetap optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat.