Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi penting bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan para Kepala Staf Angkatan di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (29/8/2026) dari sore hingga malam hari. Pertemuan ini menandai langkah baru dalam kebijakan rekrutmen militer dan penanggulangan bencana di tanah air. Jika sebelumnya syarat penerimaan prajurit TNI dinilai kurang akomodatif bagi masyarakat di wilayah terpencil, kini pemerintah tengah mengupayakan penyesuaian aturan agar mempermudah warga lokal bergabung menjadi prajurit.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo secara khusus meminta laporan perkembangan mengenai penyesuaian syarat rekrutmen bagi warga suku Dayak pedalaman yang berminat masuk TNI. Langkah ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi pemuda-pemudi di wilayah pedalaman Kalimantan untuk mengabdi di sektor pertahanan negara.
Mengenal Apa Itu Desil 1-10 yang Menjadi Acuan Penerima Bansos
Selain membahas reformasi rekrutmen prajurit, pertemuan intensif ini juga menyoroti langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap melanda wilayah Kalimantan dan Sumatra. Berbeda dengan penanganan konvensional yang berfokus pada pemadaman saat api telah meluas, Presiden Prabowo kini menekankan pentingnya edukasi sejak dini di tingkat tapak. Ia menginstruksikan agar Bintara Pembina Desa (Babinsa) di setiap desa dibekali pemahaman untuk mengedukasi warga mengenai bahaya pembakaran hutan, sehingga masyarakat dan TNI dapat bersama-sama menjaga kelestarian lahan.
Rapat di Hambalang ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Momen jalannya rapat tersebut dibagikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.
Gas Bocor Picu Ledakan di Bekasi, 6 Orang Sekeluarga Terluka
Di samping isu karhutla dan rekrutmen TNI, agenda rapat juga mencakup evaluasi penanganan sejumlah bencana alam yang melanda beberapa wilayah Indonesia belakangan ini. Di antaranya adalah penanggulangan pascagempa bumi di Flores serta penanganan dampak erupsi Gunung Merapi.
