Gagasan poros tengah yang ditawarkan oleh salah satu calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Ghaffar Rozin atau yang akrab disapa Gus Rozin, kini tengah mengemuka dan menjadi perhatian hangat. Konsep ini pertama kali diusulkan sebagai sebuah jalan keluar strategis untuk meredakan adanya polarisasi sekaligus menjaga persatuan internal di tubuh Nahdlatul Ulama menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang akan datang. Gagasan tersebut dibahas secara mendalam dalam sebuah dialog interaktif yang digelar oleh Gus Rozin bersama dengan segenap pengurus NU dari wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari Senin (10/8).
Dalam pertemuan dialog tersebut, dukungan terhadap Gus Rozin terlihat semakin kuat dan nyata. Perwakilan Rois Syuriah dari Sumba menyampaikan keyakinannya secara langsung bahwa dukungan dari seluruh pengurus wilayah NTT dan Bali kini menjadi semakin solid untuk memenangkan Gus Rozin. Keyakinan ini didasari oleh rekam jejak Gus Rozin yang dinilai sangat mumpuni. Gus Rozin merupakan putra dari almarhum tokoh besar NU, KH MA Sahal Mahfudh, yang pernah menjabat sebagai Rais 'Aam PBNU pada periode tahun 1999 hingga 2014. Selain memiliki garis keturunan ulama terpandang, Gus Rozin sendiri sebelumnya juga pernah mengemban amanah sebagai Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU untuk masa bakti periode 2015-2021. Dengan latar belakang kepemimpinan yang kuat tersebut, ia dinilai siap untuk memimpin organisasi keagamaan besar ini, yang saat ini menaungi kurang lebih sekitar 140 juta warga Nahdliyin di seluruh penjuru tanah air.
Pantau Kualitas Udara, DLH Kota Bandung Gelar Uji Emisi Gratis
Salah satu poin penting yang ditawarkan oleh Gus Rozin dalam visinya adalah mengenai hubungan antara organisasi keagamaan dengan pihak kekuasaan atau pemerintah. Gus Rozin mengusulkan agar NU memosisikan dirinya sebagai sahabat bagi pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa menjadi sahabat pemerintah bukan berarti NU akan kehilangan daya kritisnya. Menurut Gus Rozin, posisi sebagai sahabat justru memungkinkan NU untuk terus menjalin kerja sama yang erat sekaligus tetap mempertahankan fungsi pengawasan secara kritis. Dengan demikian, NU dapat memberikan koreksi dan masukan yang konstruktif apabila terdapat kebijakan publik yang dinilai melenceng atau tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.
Dinamika persaingan menjelang Muktamar ke-35 NU di Jombang juga semakin berkembang dengan munculnya kandidat lain yang resmi dicalonkan. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur telah mengambil langkah resmi dengan mengusung ketuanya sendiri, yaitu KH Abdul Hakim Mahfudz, sebagai calon Ketua Umum PBNU yang akan bertarung dalam pemilihan nanti. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir secara langsung untuk membuka pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tersebut. Acara pembukaan muktamar dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 27 Agustus 2026 bertempat di Jombang.
Faktor Penyebab Remaja dengan ADHD Sangat Sulit Tidur Malam
Menanggapi kekhawatiran mengenai potensi adanya campur tangan eksternal dalam pemilihan ketua umum, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan penegasan penting. Gus Ipul menyatakan secara tegas bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan melakukan intervensi apa pun dalam jalannya Muktamar ke-35 NU tersebut, sehingga kemandirian organisasi tetap terjaga dengan baik. Di sisi lain, dalam perkembangan informasi yang terpisah, terdapat pernyataan dari Menko Polkam mengenai situasi nasional. Menko Polkam menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terkait penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di enam provinsi di Indonesia.
