Pemkot Malang Perkuat Program 3 Juta Rumah demi Ekosistem Permukiman Berkelanjutan

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa komitmen terhadap penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat ini sejalan dengan program penataan ruang dan pengurangan kawasan kumuh yang terus digalakkan oleh pemerintah daerah. Hasil dari program penataan ini terlihat dari penurunan luasan kawasan kumuh yang cukup signifikan. Luas kawasan kumuh di Kota Malang berhasil ditekan dari yang sebelumnya mencapai 0,66 hektare pada tahun 2020 menjadi tinggal 0,27 hektare pada tahun 2024.

Baca Juga

Gubernur Bobby Nasution Hadiahi Caroline Nababan Rumah dan Beasiswa Kuliah

Sejalan dengan pengurangan kawasan kumuh, penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat juga terus dioptimalkan. Pemerintah Kota Malang mencatat bahwa akses rumah tangga terhadap air minum yang layak kini telah menjangkau mayoritas penduduk, yakni mencapai 96,18 persen. Di samping itu, akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak juga terus didorong hingga mengalami peningkatan menjadi 36,17 persen.

Aspek pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem permukiman berkelanjutan di Kota Malang. Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Malang tercatat berada di angka 64,61. Pencapaian indeks lingkungan ini didukung oleh kinerja pengelolaan kebersihan kota yang optimal, di mana sebanyak 99,02 persen dari total timbulan sampah di kota ini telah berhasil dikelola dengan baik oleh instansi terkait.

Keberhasilan dalam menata kawasan permukiman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ini memberikan dampak positif yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini tecermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang yang meningkat hingga mencapai angka 85,55 pada tahun 2025. Pada saat yang sama, kondisi perekonomian daerah juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka 5,92 persen, serta tingkat kemiskinan yang berhasil ditekan hingga tersisa sebesar 3,85 persen.

Baca Juga

Istana dan Menteri Perdagangan Beri Tanggapan Soal Pemasangan Pagar Tinggi di Sejumlah Mal

Sebagai bentuk keberpihakan kepada warga yang membutuhkan, Pemerintah Kota Malang juga menggulirkan kebijakan keringanan pajak. Pemerintah daerah memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kebijakan pembebasan PBB-P2 ini ditujukan khusus bagi warga MBR yang memiliki ketetapan pajak di bawah nominal Rp 30 ribu rupiah.

Berbagai pencapaian dalam pembangunan daerah dan penataan kota ini membuat Kota Malang mendapatkan apresiasi di tingkat nasional. Pemerintah pusat secara resmi telah menetapkan Kota Malang sebagai salah satu dari 50 daerah prioritas nasional dalam Program Pembangunan Menuju Kota Metropolitan untuk periode tahun 2025–2029. Melalui program ini, koordinasi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan diharapkan dapat semakin terintegrasi demi mewujudkan kota yang layak huni.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap