Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu bersama PT Sumbawa Timur Mining (STM) resmi menandatangani nota kesepakatan terkait Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk periode 2026–2031. Kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah kerja Proyek Hu’u.
Kesepakatan yang berlaku selama lima tahun ini dirancang untuk menyelaraskan program PPM dengan program strategis Pemkab Dompu demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Delapan Bidang Fokus Pemberdayaan
Dalam kerangka PPM periode 2026–2031, PT STM memfokuskan programnya pada delapan bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan dan pekerjaan, kemandirian ekonomi, pelestarian lingkungan, sosial dan budaya, kelembagaan masyarakat, serta infrastruktur penunjang.
OJK Usulkan Batas Kepemilikan Asing di Industri Asuransi Naik Jadi 99 Persen
Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung di Aula Pendopo Bupati Dompu. Bupati Dompu Bambang Firdaus mengapresiasi langkah ini dan menyatakan bahwa meskipun PT STM belum memasuki tahap operasi produksi, perusahaan terus berupaya merangkul dan memperhatikan pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor.
Sebelum kesepakatan baru ini ditandatangani, sinergi kedua belah pihak telah berjalan melalui berbagai program. Pada tahun 2025, tercatat ada 17 program turunan PPM STM yang menjangkau lebih dari 21.115 penerima manfaat, dengan nilai program mencapai sekitar Rp9,1 miliar.
OJK Targetkan Porsi Penyaluran Pinjaman Daring ke Sektor Produktif Naik Jadi 70 Persen
Prioritas Pembangunan Dermaga Nelayan
Salah satu program prioritas dalam pelaksanaan PPM periode berikutnya adalah Program Pembangunan Dermaga Nelayan (PPDN). Program ini difokuskan untuk mendukung akses aktivitas para nelayan serta pelaku usaha bahari terkait di wilayah Kecamatan Hu’u.
Community Relations Manager STM, Ulya Defretes, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai PPDN telah dimulai bersama Pemkab Dompu melalui diskusi kelompok terarah (FGD) tahap pertama pada Mei 2026. Proses ini akan terus dilanjutkan agar manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat setempat.
