Pemerintah Indonesia secara resmi telah merilis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun anggaran 2027. Pengumuman resmi ini dilakukan melalui pembacaan Nota Keuangan yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam rancangan anggaran tersebut, pemerintah merencanakan total belanja negara yang sangat besar, yakni mencapai Rp4.097,2 triliun. Langkah penyusunan anggaran belanja dengan nilai fantastis ini diarahkan secara khusus oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta menyokong berbagai program prioritas nasional yang telah dicanangkan.
Untuk mengimbangi rencana belanja tersebut, pemerintah juga telah menyusun proyeksi pendapatan negara untuk tahun 2027. Total pendapatan negara pada tahun tersebut diproyeksikan dapat menyentuh angka Rp3.426 triliun. Komponen terbesar dari proyeksi pendapatan ini ditargetkan berasal dari sektor perpajakan, di mana penerimaan pajak diharapkan mampu menyumbang sebesar Rp2.908 triliun. Selain mengandalkan sektor pajak, pemerintah juga memproyeksikan sumber pemasukan lainnya, yaitu melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditargetkan sebesar Rp517,4 triliun, serta penerimaan yang berasal dari hibah dengan nilai mencapai Rp700 miliar.
Dengan adanya perbedaan nilai antara total proyeksi pendapatan negara dan rencana belanja negara tersebut, anggaran tahun 2027 ini pun dipastikan akan mengalami defisit. Pemerintah mencatat bahwa selisih antara pendapatan yang diproyeksikan sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun. Defisit anggaran dalam RAPBN 2027 ini jika dipresentasikan setara dengan 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang masih disesuaikan dengan koridor pengelolaan fiskal yang aman dan terkendali.
Presiden Prabowo Tetapkan Asumsi Rupiah Rp17.500 per Dolar AS di RAPBN 2027
Untuk mendukung penyusunan RAPBN 2027, pemerintah menetapkan beberapa asumsi makroekonomi yang menjadi landasan perhitungan keuangan negara. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok pada angka 6 persen. Selain itu, demi menjaga stabilitas daya beli masyarakat, pemerintah menargetkan tingkat inflasi nasional berada di level 2,5 persen. Adapun untuk asumsi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing, pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah berada pada angka Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
Pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi untuk sektor energi dalam RAPBN 2027. Salah satu poin penting adalah asumsi harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan sebesar 75 dolar AS per barel. Untuk mendukung ketahanan energi nasional, pemerintah juga menetapkan target lifting atau produksi siap jual. Asumsi untuk lifting minyak bumi ditargetkan sebesar 610.000 barel per hari, sedangkan untuk lifting gas bumi diasumsikan dapat mencapai angka 954.000 barel setara minyak per hari.
Penyaluran BBM Tepat Sasaran Mulai Masuki Tahap Baru untuk Kendaraan Roda Empat
Anggaran belanja negara ini diarahkan untuk membiayai delapan program prioritas nasional. Beberapa program prioritas yang masuk dalam daftar tersebut antara lain kedaulatan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Di antara program-program tersebut, sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp820 triliun. Anggaran pendidikan yang bernilai besar ini secara khusus dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan daya saing nasional di kancah global.
