apriniageosat.co.id
BerandaNasionalKesehatanHukumEkonomiOlahragaPolitikTeknologiOtomotifInternasionalSportsBusinessNationalPopuler
Beranda/Nasional

Menkes Ungkap Konsolidasi Pengadaan Tekan Biaya Kesehatan hingga Triliunan Rupiah

Uria Anyi ApuiDiterbitkan 16 Agu 2026 - 01.58 路 0 Dibaca
Bagikan WhatsAppX
Menkes Ungkap Konsolidasi Pengadaan Tekan Biaya Kesehatan hingga Triliunan Rupiah
Foto/Ilustrasi: cnbcindonesia.com.
A-A+

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara konsisten berupaya untuk menekan biaya kesehatan nasional demi mewujudkan pelayanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan secara rinci mengenai langkah efisiensi belanja kesehatan yang dilakukan instansinya melalui metode konsolidasi pengadaan. Kebijakan konsolidasi ini terbukti mampu menurunkan harga berbagai kebutuhan medis dan memperluas ruang untuk menekan pengeluaran kesehatan secara nasional. Penjelasan penting mengenai efisiensi anggaran ini disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam acara konferensi pers yang berlangsung pada hari Jumat, 14 Agustus 2026. Konferensi pers tersebut diselenggarakan di Aula Cakti Buddhi Bakti, yang berada di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan.

Salah satu pilar utama dalam strategi efisiensi belanja yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan adalah dengan melakukan sentralisasi pembelian alat-alat kesehatan. Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pengadaan alat-alat kesehatan tersebut dibiayai menggunakan dana yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia dengan nominal yang cukup besar. Dengan memusatkan pengadaan alat kesehatan di tingkat kementerian, proses pembelian dapat berjalan dengan lebih teratur dan terukur. Langkah sentralisasi ini diambil untuk memastikan bahwa pemanfaatan dana pinjaman dari Bank Dunia tersebut dapat digunakan secara maksimal dan menghasilkan nilai guna yang setinggi-tingginya bagi fasilitas kesehatan di tanah air.

Baca Juga

Palestina Sampaikan Belasungkawa dan Solidaritas atas Gempa di Nusa Tenggara Timur

Palestina Sampaikan Belasungkawa dan Solidaritas atas Gempa di Nusa Tenggara Timur

Dampak nyata dari kebijakan sentralisasi pengadaan ini terlihat dari penurunan harga alat-alat kesehatan yang sangat signifikan. Menteri Kesehatan memberikan contoh konkret mengenai harga alat cathlab. Sebelum diterapkannya kebijakan ini, harga satu unit alat cathlab diestimasikan berada pada kisaran antara Rp14 miliar hingga Rp15 miliar. Namun, melalui mekanisme sentralisasi pengadaan, Kementerian Kesehatan dapat membeli alat cathlab tersebut dengan harga hanya Rp8 miliar per unit. Penurunan harga ini berkontribusi besar pada penghematan anggaran secara keseluruhan. Untuk program pengadaan terpusat pada tahun 2026, estimasi biaya awal yang mencapai Rp19,39 triliun berhasil ditekan hingga menjadi Rp9 triliun saja. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar Rp10,25 triliun, atau sebesar 52 persen dari harga pembelian alat-alat kesehatan yang terjadi sebelumnya.

Selain memusatkan pembelian alat-alat kesehatan, Kementerian Kesehatan juga telah mulai menerapkan sistem konsolidasi untuk pembelian obat-obatan serta Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Kebijakan konsolidasi pembelian obat dan BMHP ini ditujukan untuk seluruh rumah sakit vertikal yang berada langsung di bawah pengelolaan Kementerian Kesehatan. Langkah ini menjadi sangat penting mengingat besarnya alokasi anggaran belanja tahunan yang dikeluarkan untuk sektor farmasi. Menurut pemaparan Budi Gunadi Sadikin, setiap tahunnya Kementerian Kesehatan membelanjakan anggaran sekitar Rp5 triliun hanya untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan di berbagai rumah sakit vertikal tersebut.

Baca Juga

KPK Periksa Pejabat Bulog Terkait Kasus Korupsi Bansos Beras PKH

KPK Periksa Pejabat Bulog Terkait Kasus Korupsi Bansos Beras PKH

Melalui penerapan sistem harga konsolidasi untuk pembelian obat-obatan tersebut, Kementerian Kesehatan sukses menghemat anggaran belanja hingga mencapai 32 persen. Persentase penghematan tersebut setara dengan nilai yang mendekati angka Rp1 triliun dari total belanja obat tahunan. Keberhasilan dalam menekan biaya belanja alat kesehatan dan obat-obatan ini mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperluas jangkauan program tersebut. Saat ini, Kementerian Kesehatan tengah bekerja sama secara intensif dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan untuk mereplikasi sistem pengadaan terpusat ini agar dapat diimplementasikan pada 1.000 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh wilayah Indonesia, sehingga efisiensi biaya kesehatan dapat dirasakan secara lebih merata.

Ikuti apriniageosat.co.id

Tambahkan ke sumber pilihan di Google

Topik Terkait

Budi Gunadi Sadikinkementerian kesehatanLKPP

Berita Terbaru Lainnya

Pemerintah Targetkan Pembangunan 30.000 hingga 35.000 Kopdes Merah Putih Tahun DepanPrabowo Targetkan Bursa Mineral & Komoditas Strategis Meluncur 1 Januari 20277 Fakta Gempa M 7 Nagekeo NTT yang Tewaskan Puluhan JiwaGolkar Puji 8 Prioritas Prabowo di RAPBN 2027, Sebut Arah Pembangunan Bangsa TerarahKetika Sains Mulai Berpihak pada Pengalaman ParanormalPalestina Sampaikan Belasungkawa dan Solidaritas atas Gempa di Nusa Tenggara TimurKelanjutan Pembangunan Infrastruktur IKN Prabowo Subianto Tetap Berjalan Melalui Alokasi Anggaran SektoralGladbach vs Aston Villa Pramusim 2026, Tayang Live di Mana?

Paling Banyak Dibaca

Manuver Maut di Tikungan Sudirman, Kaki Pemotor Terlindas Bus Transjakarta

Megapolitan

Manuver Maut di Tikungan Sudirman, Kaki Pemotor Terlindas Bus Transjakarta

25 Jul 2026

Polisi Tahan Suami yang Aniaya Istri hingga Tewas di Luwu Timur

Hukum

Polisi Tahan Suami yang Aniaya Istri hingga Tewas di Luwu Timur

27 Jul 2026

Prabowo Sebut Kemiskinan Ekstrem Terendah, Kenali Lima Ciri Kelas Bawah

Ekonomi

Prabowo Sebut Kemiskinan Ekstrem Terendah, Kenali Lima Ciri Kelas Bawah

26 Jul 2026

Dorong Substitusi Batu Bara, Biomassa Berbasis Residu Industri Diakselerasi untuk PLTU

General News

Dorong Substitusi Batu Bara, Biomassa Berbasis Residu Industri Diakselerasi untuk PLTU

29 Jul 2026

Kemkominfo Pastikan Izin Starlink Lengkap di Tengah Langkah Deregulasi Perizinan RI

Nasional

Kemkominfo Pastikan Izin Starlink Lengkap di Tengah Langkah Deregulasi Perizinan RI

13 Agu 2026

Ketum Kadin Ungkap Isi Pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara

Ekonomi

Ketum Kadin Ungkap Isi Pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara

1 Agu 2026

馃敟

Populer

  1. 1Manuver Maut di Tikungan Sudirman, Kaki Pemotor Terlindas Bus TransjakartaMegapolitan 路 25 Jul 2026
  2. 2Polisi Tahan Suami yang Aniaya Istri hingga Tewas di Luwu TimurHukum 路 27 Jul 2026
  3. 3Prabowo Sebut Kemiskinan Ekstrem Terendah, Kenali Lima Ciri Kelas BawahEkonomi 路 26 Jul 2026
  4. 4Dorong Substitusi Batu Bara, Biomassa Berbasis Residu Industri Diakselerasi untuk PLTUGeneral News 路 29 Jul 2026
  5. 5Kemkominfo Pastikan Izin Starlink Lengkap di Tengah Langkah Deregulasi Perizinan RINasional 路 13 Agu 2026

apriniageosat.co.id

Copyright 2026 apriniageosat.co.id - All Rights Reserved.

Kategori

NasionalKesehatanHukumEkonomiOlahragaPolitikTeknologiOtomotifInternasionalSportsBusinessNational

Halaman

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Kebijakan Privasi
  • Penyangkalan
  • Syarat dan Ketentuan
  • Kebijakan Editorial
  • Digital Millennium Copyright Act - DMCA
  • Sitemap