Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia selalu menjadi momentum krusial untuk meninjau proyek-proyek strategis nasional. Salah satu fokus utama yang terus dipantau publik adalah perkembangan pembangunan IKN jelang upacara HUT RI. Pada Senin pagi, 17 Agustus 2026, jajaran menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke Istana di Jakarta Pusat untuk menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi kemerdekaan ke-81 RI yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB. Mayoritas pembantu Presiden Prabowo Subianto tersebut hadir mengenakan pakaian adat daerah, seperti Kepala BRIN Arif Satria yang mengenakan busana Minangkabau dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dengan pakaian adat Palembang. Pelaksanaan upacara di Jakarta ini memicu kembali perhatian publik terhadap kesiapan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jika ditarik ke belakang, persiapan logistik dan infrastruktur fisik terus digenjot saat IKN dipersiapkan untuk menjadi lokasi upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, sempat memaparkan kesiapan pasokan air bersih yang krusial bagi kawasan tersebut. IKN didukung oleh sumber air baku dari Intake Sepaku berkapasitas teknis 3.000 liter per detik serta Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas 2.500 liter per detik. Pada tahap pertama, pasokan air bersih dialirkan melalui pipa sepanjang 16 kilometer menuju kawasan pusat pemerintahan. Selain air, aksesibilitas transportasi juga diuji melalui penggunaan jalan tol fungsional yang mampu memangkas waktu tempuh perjalanan dari Balikpapan ke IKN dari semula 2,5 jam menjadi berkisar antara 1 hingga 1,5 jam saja.
Kapolri, 27.700 Pengungsi Gempa NTT Tersebar di 107 Titik Pengungsian
Namun, kesiapan logistik pada momen peringatan kemerdekaan di IKN tersebut sempat memicu perdebatan publik, terutama terkait pengadaan armada transportasi. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tercatat menyiapkan 1.000 unit mobil untuk mobilitas tamu negara dan tamu VVIP. Pengadaan ini dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan DPD Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur yang dipimpin Damun Kiswanto, lengkap dengan pembayaran uang muka sebesar 50 persen dari nilai kontrak. Menanggapi kritik atas besarnya anggaran tersebut, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa tidak ada pengeluaran yang dinilai terlalu mahal demi kelancaran peringatan hari kemerdekaan bangsa.
Di luar dinamika perayaan kemerdekaan, kelanjutan pembangunan fisik jangka panjang di IKN terus menunjukkan kemajuan baru. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyampaikan apresiasinya terhadap langkah percepatan yang dikomandoi oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Dalam kunjungan pimpinan MPR ke lokasi proyek pada Senin, 21 April 2026, Muzani mengonfirmasi bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan kini mulai memasuki tahap konstruksi fisik.
BPK Dorong Penguatan Tata Kelola Keuangan di Kementerian Hukum
Selain fasilitas perkantoran lembaga tinggi negara, rencana pembangunan hunian bagi para wakil rakyat juga telah disetujui. Presiden memberikan lampu hijau bagi desain apartemen serta perumahan tapak yang disiapkan untuk menampung sekitar 732 anggota MPR. Melalui berbagai perkembangan infrastruktur yang terus berjalan ini, pimpinan MPR menaruh harapan agar target pemanfaatan IKN secara penuh sebagai ibu kota negara dapat terealisasi secara bertahap pada tahun 2028 mendatang.
