Mengapa JPO Lama di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan Akan Dibongkar?

Fokus pembongkaran akan diarahkan sepenuhnya pada bangunan JPO yang berusia lebih tua. Menurut penjelasan Pramono Anung, jembatan yang akan dirobohkan tersebut memiliki desain arsitektur yang diperkirakan berasal dari era akhir dekade 1980-an atau awal dekade 1990-an. Keberadaan jembatan tua ini tampak sangat kontras jika disandingkan dengan JPO baru di sebelahnya yang dibangun oleh pihak LRT bersama KAI. JPO yang lebih baru tersebut memang dirancang dengan konsep modern agar terhubung langsung dengan Stasiun LRT guna memudahkan mobilitas para pengguna transportasi publik.

Mengapa kedua jembatan penyeberangan ini tidak disatukan saja agar jangkauannya menjadi lebih luas bagi pejalan kaki? Pemerintah DKI Jakarta menjelaskan bahwa opsi penyambungan fisik justru akan memicu hambatan baru bagi aksesibilitas warga. Jika struktur lama dan baru dipaksakan untuk terhubung, akan terdapat perbedaan ketinggian yang sangat signifikan di antara kedua jembatan tersebut. Selisih ketinggian yang curam ini dinilai sama sekali tidak ramah bagi penyandang disabilitas dan justru membuat lokasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh mereka. Oleh sebab itu, menyingkirkan struktur lama dianggap sebagai opsi terbaik.

Baca Juga

Seskab Teddy Hadiri Persiapan MPLS, Disambut Puisi Harapan Siswa Sekolah Rakyat

Setelah proses pembongkaran rampung, kawasan Jalan HR Rasuna Said hanya akan menyisakan satu JPO baru yang terintegrasi langsung dengan stasiun kereta layang. Pemerintah DKI Jakarta pun berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan pada fasilitas penyeberangan yang tersisa tersebut. Upaya perawatan berkala akan dipermudah dan diperketat, termasuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap fasilitas penunjang yang sudah ada seperti lift agar selalu berfungsi optimal bagi seluruh kelompok masyarakat.

Proses eksekusi pembongkaran di lapangan harus melewati beberapa tahapan administratif terlebih dahulu sebelum pekerja konstruksi mulai diturunkan. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, menjelaskan bahwa pihaknya akan menyerahkan aset tersebut kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Pihak BPAD nantinya yang akan menyelenggarakan proses lelang resmi untuk pembongkaran struktur jembatan tersebut. Setelah urusan lelang selesai, barulah pembongkaran fisik dapat dilaksanakan di area jalan protokol tersebut.

Mengenai estimasi waktu pengerjaan, Heru Suwondo memperkirakan bahwa proses pembongkaran konstruksi jembatan tidak akan memakan waktu terlalu lama, yakni sekitar dua hingga tiga minggu saja. Pemerintah daerah menargetkan seluruh rangkaian pembongkaran ini dapat diselesaikan sepenuhnya pada bulan September atau paling lambat pada bulan Oktober mendatang. Namun, kepastian lini masa ini tentu tetap bergantung pada kelancaran proses lelang aset yang diselenggarakan oleh pihak BPAD terlebih dahulu.

Baca Juga

Program Bedah Rumah Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat di Sumenep Mulai Berjalan

Guna mengantisipasi potensi kemacetan di salah satu jalur tersibuk di Jakarta Selatan tersebut, proses pembongkaran fisik JPO akan dikerjakan sepenuhnya pada malam hari. Pramono Anung memberikan jaminan bahwa aktivitas penurunan struktur besi dan beton ini tidak akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan Kuningan. Ia merujuk pada pengalaman proyek pemotongan tiang monorel sebelumnya yang juga dilakukan pada malam hari dan terbukti berhasil diselesaikan tanpa menimbulkan hambatan lalu lintas yang berarti bagi para pengguna jalan.

Rencana penataan ulang infrastruktur penyeberangan ini rupanya mendapat dukungan penuh dari warga yang biasa melintas di kawasan tersebut. Keke, seorang warga berusia 28 tahun, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembersihan struktur lama dan menilai bahwa pembongkaran adalah langkah yang jauh lebih baik. Senada dengan Keke, Yudi yang berusia 40 tahun juga menyetujui rencana pemerintah daerah tersebut. Menurut penilaian Yudi, JPO lama tersebut memang sudah sangat jarang digunakan oleh masyarakat sekitar, sehingga pembongkaran dinilai tidak akan mengganggu mobilitas harian warga.