KPK Sita Dokumen dan Barang Elektronik dalam Penggeledahan Kasus Korupsi Bupati Rejang Lebong Nonaktif

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi mengenai langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh tim penyidik di lapangan. Menurut penjelasannya, KPK telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk pengembangan perkara yang menjerat M Fikri Thobari ini. Namun, hingga saat ini pihak KPK belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus ini karena proses penyidikan yang sedang berjalan masih menggunakan sprindik umum. Selain melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, KPK juga bergerak cepat memeriksa saksi-saksi. Pada hari Jumat (7/8), KPK telah memeriksa delapan orang saksi bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu guna menggali informasi lebih lanjut.

Baca Juga

Seskab Teddy Hadiri Persiapan MPLS, Disambut Puisi Harapan Siswa Sekolah Rakyat

Kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Rejang Lebong nonaktif ini berawal saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong merencanakan untuk melaksanakan sejumlah proyek pembangunan pada awal tahun 2026. Menurut keterangan dari Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, proyek-proyek pembangunan tersebut berada di lingkungan Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong. Proyek yang direncanakan oleh pemerintah daerah setempat memiliki nilai anggaran yang sangat besar. Total anggaran untuk pengerjaan proyek di Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong tersebut tercatat mencapai Rp91,13 miiliar.

Dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, Bupati nonaktif M Fikri Thobari diduga menerima suap dengan total nilai mencapai Rp1,7 miliar dari beberapa proyek yang berjalan. Uang suap tersebut diduga diberikan sebagai komitmen untuk memenangkan proyek yang ada. Salah satu bentuk suap yang teridentifikasi adalah suap ijon proyek senilai Rp980 juta. Uang ijon proyek ini diduga diserahkan secara bertahap kepada Fikri melalui perantara. KPK mengidentifikasi bahwa nilai ijon proyek yang diberikan oleh ketiga pihak yang terlibat tersebut memiliki besaran atau nilai yang berbeda-beda.

Baca Juga

Program Bedah Rumah Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat di Sumenep Mulai Berjalan

Tidak hanya menerima suap ijon proyek sebesar Rp980 juta, Bupati Rejang Lebong nonaktif M Fikri Thobari juga diduga menerima aliran dana lain. Terdapat dugaan kuat adanya penerimaan uang lain oleh Fikri dengan nilai mencapai Rp775 juta. KPK menduga bahwa tindakan penerimaan uang tersebut tidak hanya terjadi sekali, melainkan dilakukan secara berulang kali. Melalui rangkaian penggeledahan, penyitaan barang bukti berupa dokumen dan barang elektronik, serta pemeriksaan saksi-saksi di Bengkulu, KPK terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ini.