Ketika Tiket Kereta untuk Balita Dinilai Melanggar Hak Konstitusional, Aturan PT KAI Digugat ke MK

Sebagai seorang ayah yang memiliki anak berusia 2 tahun 9 bulan, Jangkung Sido Sentosa merasa langsung terdampak oleh implementasi aturan ini. Ia berargumen bahwa kebijakan yang diterapkan oleh PT KAI bertentangan secara nyata dengan frasa "anak di bawah 5 tahun" yang tercantum dalam Pasal 131 ayat (1) UU Perkeretaapian. Menurutnya, batas usia yang diterapkan oleh operator kereta api saat ini memangkas hak anak-anak yang secara hukum masih tergolong di bawah lima tahun.

Baca Juga

Linimasa 18 Operasi Tangkap Tangan KPK Sepanjang 2026, Puluhan Pejabat dan Kepala Daerah Terjaring

Lebih lanjut, pemohon mendalilkan bahwa kewajiban membayar tarif dewasa bagi anak berusia 3 tahun hingga di bawah 5 tahun telah melanggar hak-hak konstitusional anak. Hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi secara tegas di dalam konstitusi negara, tepatnya pada Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan konstitusi ini mengatur mengenai perlindungan hak anak, kepastian hukum yang adil, serta hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus.

Untuk memperkuat argumennya, pemohon juga menyertakan perbandingan kebijakan transportasi kereta api di beberapa negara lain. Di Inggris, misalnya, anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun diperbolehkan untuk menggunakan moda transportasi kereta api secara gratis tanpa dipungut biaya. Sementara itu, di Jepang, anak-anak yang berusia mulai dari 1 tahun hingga sebelum menginjak usia 6 tahun juga dibebaskan dari tarif dasar perjalanan kereta api dengan memenuhi kondisi-kondisi tertentu.

Baca Juga

Eksploitasi Anak dalam Sindikat 'Sobis' di Sidrap, Bagaimana Modus dan Aturan Hukumnya?

Melalui permohonan ini, Jangkung meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan seluruh permohonan yang diajukannya. Ia berharap MK dapat menyatakan bahwa Pasal 131 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2007 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa frasa "fasilitas khusus" bagi anak di bawah 5 tahun mencakup pemberian karcis gratis. Selain itu, pemohon juga meminta agar frasa "anak di bawah lima tahun" dalam pasal tersebut ditafsirkan secara tegas sebagai anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun penuh.

Langkah hukum ini memicu perhatian publik mengenai bagaimana fasilitas transportasi massal di Indonesia memperlakukan penumpang anak-anak. Keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya akan menjadi penentu apakah kebijakan tarif kereta api bagi balita di Indonesia akan mengalami perubahan signifikan demi memenuhi hak konstitusional anak.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap