Pemerintah memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menangani penyalahgunaan narkotika di tanah air. Langkah ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mempertemukan Kementerian Sosial dengan tiga lembaga negara lainnya pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kerja sama strategis ini menjadi tonggak penting saat Kemensos dan 3 Institusi Teken MoU Penanganan Korban Napza demi mewujudkan pemulihan yang lebih terpadu dan efektif. Penandatanganan tersebut dilangsungkan di Aula Ki Hadjar Dewantara, Pusat Pengembangan SDM BNN, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa implementasi kolaborasi ini akan diawali dengan integrasi data. Selama ini, BNN, Kemensos, Kemenkes, dan Kemenaker mengelola data secara terpisah. Melalui kesepakatan baru ini, data tersebut akan diselaraskan sehingga menjadi sama. Penyelarasan data ini akan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan adanya satu basis data yang sama, keempat institusi dapat menjalankan program intervensi yang tepat sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Kerja sama ini mencakup enam ruang lingkup utama untuk membangun skema penanganan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza) secara komprehensif, mulai dari tahap pemulihan hingga kemandirian ekonomi. Tiga ruang lingkup awal berfokus pada aspek klinis dan manajerial, yakni penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial yang terintegrasi dan berkesinambungan, integrasi dan pemanfaatan data pemulihan tunggal interoperabel berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi petugas dan pemberi layanan rehabilitasi.
Dinamika Aktivitas Vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki
Sementara itu, tiga ruang lingkup berikutnya berorientasi pada masa depan para penyintas setelah menjalani masa pemulihan. Poin-poin tersebut mencakup pelatihan vokasi keterampilan berbasis kebutuhan pasar bagi para penyintas, penempatan kerja pascarehabilitasi, serta pemanfaatan sumber daya yang meliputi optimalisasi sarana, prasarana, dan fasilitas yang dimiliki oleh keempat instansi tersebut. Sinergi ini dirasa sangat mendesak mengingat besarnya skala permasalahan yang dihadapi. Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa pada periode tahun 2023 hingga 2025, terpantau ada sekitar 4,15 juta jiwa penduduk usia produktif di Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan Napza.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan pembagian peran yang lebih spesifik dalam penanganan medis dan sosial ini. Menurutnya, korban dengan kasus yang parah akan ditangani oleh Kemenkes, sedangkan kasus dengan tingkat keparahan sedang akan diarahkan ke BNN atau sebagian ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Sementara itu, korban dengan penyakit atau tingkat ketergantungan yang ringan akan digeser ke Kemensos. Setelah para penyintas dinyatakan sembuh, mereka akan diserahkan kepada Kemenaker agar dapat kembali bekerja serta menjalani hidup yang sehat dan produktif.
Stafsus Yaqut Ishfah Didakwa Perkaya Diri Rp93,6 Miliar di Kasus Kuota Haji
Menanggapi hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan kesiapan kementeriannya untuk mendukung penuh keberhasilan program ini. Kemenaker siap menyediakan program pemberdayaan pascarehabilitasi bagi para penyintas. Selain memfasilitasi penempatan kerja, pihak Kemenaker juga siap membantu memberikan pelatihan yang berkaitan dengan kewirausahaan. Melalui kolaborasi yang erat dari tahap rehabilitasi hingga pemberdayaan ekonomi ini, diharapkan para korban penyalahgunaan Napza dapat benar-benar pulih dan kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
