Mantan penasihat antiterorisme presiden Amerika Serikat (AS), Joe Kent, memperingatkan bahwa AS berpotensi menggunakan senjata nuklir terhadap Iran. Peringatan tersebut disampaikan Kent kepada podcaster Tucker Carlson dan dilaporkan oleh Russia Today pada Senin (31/8/2026).
Kent menggambarkan opsi nuklir tersebut sebagai skenario yang sangat realistis bagi militer AS di bawah pemerintahan saat ini. Menurutnya, Presiden AS Donald Trump telah gagal mencapai satu pun tujuannya dalam konflik dengan Iran, meskipun telah mengerahkan seluruh kemampuan militer dan ekonomi AS.
Opsi Militer Terbatas
Kent menilai bahwa jika Washington bersikeras menyingkirkan kepemimpinan Iran untuk memaksakan penyerahan total, hanya ada dua opsi yang tersisa, yaitu operasi darat skala penuh atau serangan nuklir. Namun, operasi darat dinilai tidak layak mengingat luasnya wilayah dan besarnya populasi Iran.
Rusia Peringatkan Aktivitas Militer NATO di Arktik Bisa Picu Konfrontasi Bersenjata
Oleh karena itu, Kent berspekulasi bahwa Washington secara hipotetis dapat memilih serangan nuklir terbatas. Serangan tersebut secara khusus ditargetkan pada fasilitas pengayaan uranium bawah tanah yang berada di daerah pegunungan Iran.
Ancaman penggunaan kekuatan ekstrem ini sejalan dengan pernyataan Trump pada April lalu. Saat itu, Trump mengancam bahwa seluruh peradaban Iran akan mati kecuali mereka tunduk pada tuntutan Washington. Ancaman tersebut juga mencakup penghancuran infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik dan jembatan.
Singapura Luncurkan Insentif Rp835 Juta per Anak demi Atasi Ancaman Kiamat Demografi
Penghentian Serangan dan Sanksi Ekonomi
Peringatan dari Kent ini muncul setelah AS secara tiba-tiba menangguhkan gelombang serangan terbarunya terhadap Iran pada akhir bulan lalu. Penangguhan tersebut bertepatan dengan laporan media bahwa Pentagon telah kehabisan persediaan amunisi presisi tinggi dan rudal pencegat, meskipun klaim ini dibantah keras oleh Trump dan beberapa pejabat senior AS.
Sebagai langkah alternatif, Trump pekan lalu mengumumkan operasi ekonomi baru yang disebut "Economic D-Day". Langkah ini ditindaklanj
