Departemen Investigasi Khusus (DSI) Thailand secara resmi telah merekomendasikan agar jaksa penuntut umum segera mendakwa Chonnaput Naksua, seorang anggota dewan (DPR) dari Partai Klatham. Politisi berusia 36 tahun tersebut terseret dalam kasus besar yang melibatkan tuduhan sebagai pengorganisasi perjudian online (judol) ilegal, pencucian uang, kejahatan transnasional, hingga perkumpulan ilegal.
Chonnaput Naksua merupakan anggota parlemen oposisi yang mewakili wilayah Songkhla. Langkah hukum terhadap dirinya kian diperkuat setelah pejabat DSI menyerahkan berkas-berkas kasus setebal kurang lebih 12.000 halaman bukti ke Kantor Kejaksaan Agung di Bangkok. Selain diduga mengoperasikan judi online di dalam negeri, ia juga dicurigai kuat terlibat dalam sindikat situs web perjudian ilegal serta pelanggaran terkait di negara-negara lain.
Pemisahan Kasus dan Penyitaan Aset
Sebelum berkas ini diserahkan, Jaksa Agung telah menginstruksikan pihak DSI untuk memisahkan kasus Chonnaput dari penyelidikan jaringan besar judi online di wilayah Thailand selatan. Langkah ini diambil untuk memperjelas dakwaan terhadap sang politisi secara spesifik. Sebagai informasi, jaringan besar judi online di Thailand selatan tersebut ditengarai memiliki perputaran arus kas yang sangat masif, yakni mencapai sekitar 1 miliar baht.
Alasan Pemerintah Turunkan Insentif Motor Listrik Menjadi Rp3 Juta
Dalam proses penyelidikannya, aparat DSI telah bergerak cepat dengan menggeledah 10 lokasi yang tersebar di wilayah Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, dan Songkhla. Dari serangkaian penggerebekan tersebut, petugas menyita sejumlah aset yang bernilai sekitar 10 juta baht. Aset-aset yang disita meliputi mobil van mewah Toyota Alphard, berbagai tas bermerek, serta sejumlah properti.
Selain menyita aset, pihak berwenang juga menahan dua orang wanita. Keduanya diketahui termasuk dalam daftar 26 tersangka yang sebelumnya telah diidentifikasi dalam kasus perjudian di wilayah selatan tersebut.
Ancaman Hukuman dan Tanggapan Chonnaput
Kasus yang menjerat anggota parlemen ini membawa konsekuensi hukum yang sangat berat di Thailand. Berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut, pelanggaran atas partisipasi dalam organisasi kejahatan transnasional diancam dengan hukuman penjara maksimal hingga 15 tahun. Sementara itu, dakwaan terkait kejahatan perkumpulan ilegal membawa ancaman kurungan maksimal selama tujuh tahun.
Fenomena Orang Tua Datangi Pameran Properti untuk Carikan Rumah Anak Gen Y dan Gen Z
Menanggapi dakwaan serius ini, Chonnaput Naksua secara tegas menolak tuduhan kejahatan transnasional yang diarahkan kepadanya. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak dapat menggunakan hak imunitas parlemen pada tahap peradilan ini. Menurut penjelasannya, hak kekebalan hukum tersebut hanya berlaku bagi anggota dewan yang menjabat selama proses interogasi, bukan pada tahap persidangan.
Meskipun menghadapi tumpukan bukti yang diserahkan oleh DSI, Chonnaput menegaskan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum selanjutnya. "Saya siap untuk membela diri terhadap semua tuduhan," ujarnya. Kini, keputusan untuk melangkah ke meja hijau berada di tangan jaksa penuntut umum di Kantor Kejaksaan Agung Bangkok setelah mempelajari berkas perkara yang diserahkan.
