DPR Dukung Langkah Pemerintah Perketat Aturan Naturalisasi WNA demi Lindungi Aset Negara

Merespons hal tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya memberikan pernyataan pada Minggu (9/8) bahwa pemerintah memang harus memiliki regulasi yang jelas dalam memperketat naturalisasi. Willy menekankan bahwa pemberian status warga negara Indonesia tidak boleh hanya didasarkan pada status tertentu seperti atlet atau karena adanya ikatan pernikahan saja. Menurutnya, menjadi warga negara Indonesia bukanlah sekadar masalah utilitarian atau asas manfaat semata, seperti untuk menjadi atlet, menanamkan investasi, melangsungkan pernikahan, atau bahkan untuk menguasai aset-aset penting di Indonesia.

Baca Juga

Seskab Teddy Hadiri Persiapan MPLS, Disambut Puisi Harapan Siswa Sekolah Rakyat

Lebih lanjut, Willy Aditya menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk memilih menjadi warga negara Indonesia harus didasari oleh kesadaran penuh untuk mengintegrasikan dirinya secara totalitas ke dalam pangkuan NKRI. Integrasi yang dimaksud oleh Willy tidak hanya sebatas kepemilikan status formal saja. WNA yang mengajukan diri menjadi WNI harus mau meleburkan diri ke dalam aspek budaya, kehidupan sosial, hingga memahami serta mengamalkan falsafah negara Pancasila secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketatnya proses kewarganegaraan di negara lain, Willy memberikan contoh kebijakan yang diterapkan di Australia dan Swiss. Di Australia, warga negara asing yang ingin menjadi warga negara setempat diwajibkan untuk memenuhi syarat residensi yang panjang, memberikan kontribusi ekonomi atau pajak, serta harus lulus dalam ujian integrasi budaya. Sementara itu, di Swiss, aturan yang diterapkan bahkan lebih ketat, di mana terdapat syarat masa tinggal selama belasan tahun serta adanya evaluasi langsung mengenai seberapa jauh pemohon telah terasimilasi secara kultural oleh komunitas lokal di tingkat kanton.

Baca Juga

Program Bedah Rumah Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat di Sumenep Mulai Berjalan

Dengan adanya pengetatan aturan naturalisasi ini, DPR RI berharap Indonesia tidak lagi mengalami kerugian, baik dari segi sosial maupun ekonomi, akibat proses pewarganegaraan yang terlalu longgar. Willy Aditya menegaskan bahwa pihak legislatif tidak menginginkan adanya wilayah-wilayah pesisir pantai di Indonesia yang pada akhirnya dikuasai oleh warga negara Indonesia hasil naturalisasi. Oleh karena itu, regulasi yang ketat menjadi kunci utama untuk melindungi kedaulatan serta seluruh aset berharga milik bangsa Indonesia dari penguasaan pihak asing.