Aturan Baru UU P2SK Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Dinilai Beri Karpet Merah untuk Pencucian Uang

Dalam argumentasinya, para pemohon menyoroti bahwa Pasal 50A memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata, bagi para pihak yang membeli instrumen investasi berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Selain perlindungan hukum tersebut, aturan ini juga menetapkan bahwa seluruh data transaksi yang berkaitan dengan pembelian instrumen tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan.

Syamsul Jahidin menegaskan bahwa aturan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 semestinya diletakkan dalam konteks perlindungan terhadap pembeli yang memiliki iktikad baik. Menurutnya, perlindungan tersebut sama sekali tidak boleh disalahartikan sebagai sarana untuk menghapus pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana asal yang mungkin terjadi di balik transaksi tersebut.

Baca Juga

KPK Benahi Sistem Keamanan Dokumen Internal Pascapenetapan Tersangka Bupati Pemalang

Para pemohon menilai kebijakan ini justru memberikan karpet merah bagi maraknya praktik pencucian uang di tanah air. Dengan tertutupnya akses terhadap data transaksi sebagai alat bukti, penegakan hukum terhadap aliran dana mencurigakan dinilai akan menjadi mandul. Kebijakan ini pun dianggap menyimpang dari prinsip keadilan sosial yang telah dijamin secara tegas dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kuasa hukum para pemohon, Meilani Mindasari, meminta agar majelis hakim MK menyatakan bahwa Pasal 50A Ayat (5) UU P2SK bertentangan dengan konstitusi negara. Pihak pemohon menuntut agar pasal tersebut dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Namun, jalannya persidangan perdana ini tidak lepas dari catatan kritis dari majelis hakim konstitusi. Wakil Ketua MK Saldi Isra, yang memimpin langsung jalannya persidangan, memberikan sejumlah arahan penting kepada pemohon. Saldi Isra mengingatkan agar para pemohon segera memperbaiki sistematika penyusunan berkas permohonan mereka. Hal ini mencakup penegasan mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon serta konsistensi dalam penyusunan petitum gugatan.

Baca Juga

Mahkamah Konstitusi Putuskan Anggaran Makan Bergizi Gratis Harus Dipisah dari Anggaran Pendidikan Paling Lambat 2028

Catatan kritis juga datang dari Hakim Konstitusi Adies Kadir. Ia menyoroti adanya ketidakkonsistenan dari pihak pemohon dalam mencantumkan batu uji UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar gugatan. Selain itu, Adies Kadir menilai penjabaran mengenai kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon masih belum diuraikan secara jelas dan meyakinkan.

Senada dengan hal itu, Hakim Konstitusi Liliek P. Adi juga mempertanyakan argumentasi pemohon. Liliek mempertanyakan bagaimana korelasi atau hubungan langsung antara kerugian yang diklaim dialami pemohon dalam kapasitasnya sebagai pembayar pajak dengan kebijakan penerbitan surat utang khusus tersebut. Pertanyaan-pertanyaan kritis ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab oleh pemohon dalam perbaikan berkas mereka.

Untuk itu, Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan bagi pihak pemohon guna menyempurnakan berkas gugatan mereka. Batas waktu penyerahan dokumen perbaikan permohonan tersebut ditetapkan paling lambat pada hari Senin, 10 Agustus 2026, pukul 12.00 WIB. Kejelasan mengenai kelanjutan gugatan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemohon merumuskan kembali dalil-dalil hukum mereka sesuai dengan masukan dari majelis hakim.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap