Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) resmi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-25 di Jakarta pada Sabtu (30/8/2026). Pertemuan berskala nasional ini memfokuskan pembahasan pada upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah serta penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat kabupaten.
Langkah strategis ini diambil guna memastikan bahwa setiap kabupaten memiliki kemandirian anggaran yang memadai untuk membiayai pembangunan, sekaligus memperkokoh wewenang DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran di daerah.
Peningkatan Dana Transfer Daerah dan Peran Pengawasan DPRD
Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi agenda mendesak bagi kelangsungan otonomi daerah. Salah satu pemicu utamanya adalah proyeksi peningkatan nilai Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2027 yang diperkirakan menembus angka Rp735 triliun. Proyeksi ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan alokasi anggaran sebelumnya yang berada di angka Rp696,9 triliun.
Anggota DPR RI Satori Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus CSR BI-OJK
Kenaikan anggaran transfer dari pemerintah pusat tersebut menuntut peran aktif dan pengawasan yang lebih ketat dari DPRD kabupaten. ADKASI menilai penguatan kelembagaan legislatif daerah sangat dibutuhkan agar alokasi dana yang besar ini dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi kepentingan pembangunan masyarakat.
Konsolidasi Enam Wilayah untuk Penguatan Kelembagaan
Sebelum puncak Rakernas di Jakarta dilaksanakan, ADKASI telah melakukan serangkaian persiapan matang melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di enam regional sepanjang tahun ini. Keenam regional tersebut meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku-Papua.
Penjualan Hyundai Stargazer Cartenz Tumbuh Signifikan Usai Penyesuaian Harga
Melalui Rakorwil tersebut, ADKASI memetakan berbagai tantangan fiskal dan kelembagaan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Hasil dari koordinasi regional tersebut kemudian dibawa ke tingkat nasional untuk dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan bersama.
Acara Rakernas dan peringatan HUT ke-25 ADKASI ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, pimpinan DPR RI, DPD RI, serta sejumlah lembaga dan mitra organisasi lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan tingkat nasional ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal kebijakan fiskal serta kewenangan DPRD kabupaten ke depan.
