Pemerintah Vietnam dilaporkan tengah mengusulkan kebijakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) untuk meringankan beban finansial masyarakat. Langkah ini menargetkan pengurangan PPh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha hingga mencapai 30 persen.
Kebijakan tersebut diusulkan di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pelaku usaha kecil yang menjadi salah satu penopang perekonomian negara tersebut. Rencana insentif pajak ini dirancang khusus untuk berlaku pada tahun fiskal 2026 dan 2027.
Kriteria Penerima Insentif Pajak
Tidak semua wajib pajak dapat menikmati fasilitas pemotongan ini. Pemerintah Vietnam menetapkan kriteria ketat guna memastikan insentif tepat sasaran.
Pengurangan pajak penghasilan sebesar 30 persen ini dikhususkan bagi individu yang menjalankan kegiatan usaha dengan pendapatan tahunan maksimal 10 miliar dong Vietnam, atau setara dengan sekitar Rp 6,76 miliar.
Bulog Jamin Stok Beras untuk Korban Gempa NTT Aman, Siapkan 93.782 Ton
Selain wajib pajak perorangan, pelonggaran tarif ini juga menyasar sektor korporasi. Perusahaan serta organisasi yang mencatatkan pendapatan tahunan tidak lebih dari 10 miliar dong Vietnam pada periode 2026 dan 2027 berhak mendapatkan keringanan serupa. Dengan batasan ini, fokus bantuan pemerintah secara jelas diarahkan pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai paling rentan terhadap gejolak ekonomi.
Dampak Terhadap Pendapatan Negara
Meski kebijakan ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha, Kementerian Keuangan Vietnam menyadari adanya konsekuensi langsung terhadap kas negara. Pemangkasan pajak dalam skala luas ini diproyeksikan akan mengurangi penerimaan anggaran negara secara signifikan selama dua tahun ke depan.
Berdasarkan estimasi dari Kementerian Keuangan Vietnam, pendapatan negara berpotensi berkurang sekitar 3,19 triliun dong Vietnam (setara Rp 2,15 triliun) pada tahun 2026. Angka kehilangan potensi pendapatan ini diperkirakan meningkat pada tahun berikutnya, yakni mencapai sekitar 3,51 triliun dong Vietnam (setara Rp 2,37 triliun) pada tahun 2027.
12 Gudang Bulog di NTT Rusak akibat Gempa, Stok Beras Dipastikan Aman
Pemerintah setempat harus menyeimbangkan hilangnya potensi pendapatan ini dengan manfaat jangka panjang dari bertahannya unit-unit usaha kecil yang menyerap banyak tenaga kerja.
Upaya Menjaga Stabilitas Makroekonomi
Menteri Keuangan Vietnam, Ngo Van Tuan, menjelaskan bahwa usulan ini krusial untuk menstabilkan iklim usaha di tingkat akar rumput. Menurutnya, insentif ini dirancang untuk meringankan beban operasional sekaligus memastikan kegiatan produksi dan bisnis para pengusaha kecil tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Di samping membantu arus kas pelaku usaha, pemotongan pajak ini diharapkan memiliki efek domino yang positif pada skala makro. Pemerintah Vietnam menargetkan langkah ini dapat menekan laju inflasi serta menjaga stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan di tengah ketidakpastian pasar global.
