Organisasi relawan Projo menggelar peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-12 secara sederhana di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mereka, kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Minggu (23/8). Meskipun merupakan salah satu kelompok relawan utama Joko Widodo, sosok Presiden ketujuh RI tersebut absen dalam perayaan kali ini. Di tengah kesederhanaan acara, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan komitmen organisasi untuk mengawal dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Absennya Jokowi dan Suasana Sederhana di Kalibata
Ketidakhadiran Joko Widodo menjadi perhatian dalam perayaan ulang tahun Projo kali ini. Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah mengirimkan undangan resmi kepada Jokowi agar dapat hadir. Namun, pada hari yang sama, Jokowi diketahui memiliki agenda lain di Jakarta, yakni menjadi saksi dalam acara pernikahan Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung di JCC, Senayan.
Suasana di markas DPP Projo pun tampak berbeda dari perayaan tahun-tahun sebelumnya. Acara kali ini hanya dihadiri oleh jajaran pengurus inti serta puluhan anggota relawan. Tidak ada atribut visual luar ruang yang mencolok; tidak tampak banner maupun baliho bergambar Jokowi, Prabowo Subianto, ataupun Gibran Rakabuming di lokasi acara. Satu-satunya representasi visual Jokowi yang terlihat hanyalah siluet foto pada logo Projo yang terpasang secara permanen di bagian depan kantor.
Pekanbaru Diselimuti Kabut Asap, Kualitas Udara Tidak Sehat
Komitmen Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Kendati digelar tanpa kemeriahan besar, momentum HUT ke-12 ini dimanfaatkan oleh Projo untuk mempertegas arah gerakan mereka ke depan. Budi Arie secara terbuka menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya memberikan dukungan penuh kepada jalannya pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.
Salah satu poin krusial yang ditekankan oleh Budi Arie adalah komitmen dalam pemberantasan korupsi. Projo menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk membersihkan praktik rasuah, terutama di lingkaran terdekat kekuasaan. Menurut Budi Arie, kredibilitas sebuah pemerintahan dalam isu ini sangat bergantung pada keberanian menindak pelanggaran di tingkat elite.
BMKG Deteksi 1.923 Titik Panas di Papua Tengah, Terbanyak di Nabire
"Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elit-elit pemerintahan," ujar Budi Arie di hadapan para relawan.
Langkah Projo Selanjutnya
Dengan penegasan dukungan ini, Projo memposisikan diri sebagai elemen yang akan ikut mengawal jalannya kebijakan kabinet Prabowo-Gibran. Fokus pada isu kebersihan pemerintahan dan pemberantasan korupsi di tingkat elite menjadi sinyal bahwa relawan ini ingin memastikan transisi kepemimpinan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.
