Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan rancangan anggaran subsidi energi yang melonjak signifikan untuk tahun 2027. Dalam RAPBN 2027, alokasi anggaran subsidi energi direncanakan mencapai Rp272,94 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 20,1 persen dibandingkan dengan perkiraan realisasi (outlook) APBN tahun 2026 yang sebesar Rp227,25 triliun.
Meskipun alokasi anggaran tersebut membengkak, skema penyaluran subsidi dan kompensasi energi di Indonesia hingga saat ini dinilai masih menyimpan kelemahan mendasar. Hal ini disebabkan karena sistem yang berjalan saat ini masih berbasis komoditas, bukan berdasarkan masyarakat penerima manfaat secara langsung.
Risiko Subsidi Berbasis Komoditas
Principal Energy Shift Institute, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, menyoroti skema subsidi yang saat ini diterapkan di tanah air. Menurutnya, pelekatan subsidi pada barang atau komoditas, alih-alih langsung menyasar individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan, memicu risiko ketidaktepatan sasaran.
"Yang jadi masalah adalah, kita melihat sistem subsidi dan kompensasi di Indonesia ini attach-nya bukan ke orang, bukan ke masyarakatnya, tapi attach-nya ke commodities," ujar Ahmad Zuhdi.
Trump Isyaratkan Sanksi Bank China yang Bantu Iran Jelang Kunjungan Xi Jinping ke AS
Kondisi ini dinilai membahayakan efisiensi keuangan negara karena anggaran subsidi yang besar berpotensi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak. Ketika subsidi menempel pada komoditas, siapa pun dapat mengakses barang bersubsidi tersebut dengan bebas di pasar tanpa adanya pembatasan yang ketat berdasarkan profil penerima manfaat.
Kenaikan Anggaran dalam RAPBN 2027
Peningkatan anggaran energi dalam RAPBN 2027 mencakup seluruh sektor utama, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), LPG tabung 3 kilogram, hingga tarif listrik.
Secara rinci, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk BBM jenis tertentu seperti Pertalite dan Solar sebesar Rp28,7 triliun. Nilai tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 8,71 persen dibandingkan dengan outlook APBN 2026 yang sebesar Rp26,4 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional Temui Menkeu, Bahas Rencana Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp240 Triliun
Selanjutnya, anggaran subsidi untuk LPG 3 kg diproyeksikan mengalami lonjakan yang cukup besar, yakni menjadi Rp114,1 triliun dari perkiraan realisasi tahun 2026 yang senilai Rp90,4 triliun.
Sementara itu, subsidi listrik juga direncanakan naik menjadi Rp130,1 triliun pada RAPBN 2027, dari outlook tahun 2026 yang dipatok pada angka Rp110,4 triliun.
Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dan membatasi kebocoran, pemerintah berencana memperketat pengawasan. Salah satu langkah yang disiapkan
