PN Sleman Nyatakan Penetapan Tersangka Raudi Akmal dalam Kasus Hibah Pariwisata Tidak Sah

Status tersangka yang sebelumnya disandang oleh Raudi didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor Tap/02/M.4.11/FD.2/06/2026. Surat penetapan tersebut dikeluarkan oleh pihak penyidik pada tanggal 22 Juni 2026 yang lalu. Dengan dinyatakannya surat penetapan tersebut tidak sah, Hakim Ari kemudian memerintahkan pihak termohon praperadilan untuk segera membebaskan Raudi dari tahanan. Perintah pembebasan ini harus dilaksanakan segera setelah putusan sidang dibacakan di hadapan para pihak.

Baca Juga

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK

Meskipun hakim membatalkan status tersangka Raudi, terdapat poin gugatan lain yang tidak dikabulkan sepenuhnya. Hakim Ari menilai bahwa tindakan penahanan yang sebelumnya dilakukan oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Sleman terhadap Raudi tetap dinilai sah secara prosedural hukum yang berlaku saat itu. Hal ini menjelaskan mengapa putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal tersebut berstatus dikabulkan untuk sebagian saja.

Raudi Akmal sendiri merupakan sosok yang memiliki pengaruh politik cukup kuat di Sleman. Ia merupakan putra dari pasangan politisi senior dan mantan kepala daerah di Sleman. Ayahnya, Sri Purnomo, merupakan Bupati Sleman yang menjabat dari tahun 2010 hingga 2021. Sementara ibunya, Kustini Sri Purnomo, meneruskan kepemimpinan daerah tersebut dengan menjabat sebagai Bupati Sleman untuk periode tahun 2021 hingga 2025.

Menanggapi hasil putusan sidang praperadilan di PN Sleman ini, Soepriyadi selaku kuasa hukum yang mendampingi Raudi Akmal memberikan pernyataan resminya. Soepriyadi menegaskan bahwa sejak awal bergulirnya kasus ini, pihak penegak hukum memang tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat kliennya. Ia menilai keputusan hakim untuk membatalkan status tersangka ini sudah sangat tepat karena landasan hukum yang digunakan sebelumnya dinilai lemah dan tidak didukung bukti yang memadai.

Baca Juga

Linimasa 18 Operasi Tangkap Tangan KPK Sepanjang 2026, Puluhan Pejabat dan Kepala Daerah Terjaring

Selain masalah ketiadaan alat bukti, Soepriyadi juga menyoroti hasil persidangan perkara pokok yang sebelumnya telah berjalan. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta, nama Raudi Akmal sebenarnya sudah dinyatakan tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata tersebut. Hal ini memperkuat argumentasi tim hukum bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya sejak awal tidak memiliki dasar yang kuat.

Dengan adanya putusan praperadilan dari Pengadilan Negeri Sleman ini, pihak Kejaksaan Negeri Sleman kini berkewajiban untuk segera mengeluarkan Raudi Akmal dari tahanan. Kasus dugaan korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman tahun 2020 ini terus menjadi perhatian publik, terutama karena melibatkan dana kedaruratan pariwisata dan menyeret nama-nama tokoh di lingkungan pemerintahan daerah Sleman.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap