Perkara Jual Beli Rumah Bikin Geisz Chalifah Diperiksa KPK

Di atas lahan yang telah dibeli tersebut, Geisz kemudian membangun tiga unit rumah untuk dijual kembali. Ketiga rumah tersebut pada akhirnya berhasil terjual kepada pembeli. Geisz mengungkapkan bahwa salah satu unit rumah tersebut dibeli oleh seorang warga bernama Bagus Hariyanto pada bulan Mei 2014. Geisz juga menegaskan bahwa sertifikat tanah untuk bangunan tersebut awalnya memang terdaftar atas nama dirinya, namun kini dokumen kepemilikan tersebut telah sepenuhnya dialihkan kepada pihak pembeli.

Geisz menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki hubungan personal dengan pihak yang sedang berkasus dalam perkara korupsi ini. Ia menyatakan bahwa hubungan yang ada di antara mereka murni merupakan hubungan hukum yang sah secara perdata, yaitu sebagai penjual dan pembeli rumah. Geisz juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal secara pribadi sosok yang menjadi fokus dalam penyelidikan perkara tersebut.

Baca Juga

Fakta-Fakta OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro oleh KPK

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya pemeriksaan saksi ini kepada wartawan pada Rabu, 29 Juli 2026. Budi menyatakan bahwa penyidik KPK memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kutai Kartanegara. Selain memanggil Geisz Chalifah, pada hari yang sama KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap seorang notaris bernama Sahdat Ginting untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Penyelidikan kasus gratifikasi ini juga telah menyeret sektor korporasi. KPK sejauh ini telah menetapkan tiga perusahaan batu bara sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Rita Widyasari tersebut. Ketiga perusahaan tambang yang kini berstatus tersangka adalah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

Kasus yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, ini memiliki rekam jejak hukum yang cukup panjang. Rita pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap dan gratifikasi pada tahun 2017. Memasuki tahun 2018, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada Rita. Selain hukuman kurungan fisik, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan, serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Baca Juga

Waka Komisi III DPR Dorong Polri, KP2MI, dan Imigrasi Ambil Langkah Luar Biasa Berantas TPPO

Dalam putusan pengadilan tersebut, majelis hakim menyatakan Rita terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima uang gratifikasi senilai Rp 110 miiliar. Uang tersebut berkaitan dengan pengurusan perizinan berbagai proyek pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Rita sempat melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, namun permohonan tersebut resmi ditolak pada tahun 2021. Rita kemudian dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu untuk menjalani masa hukumannya dan saat ini ia dilaporkan telah bebas.

Meskipun telah menghirup udara bebas dari hukuman kasus gratifikasi perizinan, Rita Widyasari masih harus menghadapi proses hukum lainnya di KPK. Ia hingga saat ini masih menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada perkembangan penyelidikan bulan Juli 2024, KPK sempat mengungkap temuan bahwa Rita juga diduga menerima aliran uang dari sejumlah pengusaha di sektor pertambangan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap