Kejagung Minta Hakim Tolak Praperadilan Lodewyk Pusung Terkait Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis

Dalam persidangan, Kejaksaan Agung membantah tuduhan dari pihak Lodewyk Pusung mengenai adanya tindakan penangkapan yang tidak sah. Pihak termohon menyatakan secara tegas bahwa Kejaksaan Agung tidak pernah melakukan tindakan penangkapan terhadap pemohon, sehingga dalil yang diajukan oleh kubu Lodewyk dinilai tidak sesuai dengan fakta. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Lodewyk juga terlebih dahulu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi oleh tim penyidik.

Lodewyk Pusung sendiri ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-35 yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2026. Melalui kuasa hukumnya, OC Kaligis, pihak pemohon menyatakan bahwa seluruh surat terkait penangkapan, penetapan tersangka, hingga penahanan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tidak sah. Namun, Kejagung menilai dalil-dalil gugatan tersebut harus ditolak karena proses hukum didasarkan pada prosedur yang kuat.

Baca Juga

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK

Kejagung menjelaskan bahwa penyelidikan kasus ini telah dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) pada 15 Februari 2026. Status perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah tertanggal 29 Mei 2026. Dalam prosesnya, penyidik telah mengumpulkan empat alat bukti yang sah untuk mengaitkan Lodewyk dengan dugaan korupsi pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di BGN periode 2025-2026. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti elektronik, serta barang bukti dokumen.

Selain keterlibatan Lodewyk, kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG ini juga mengungkap temuan pemborosan anggaran yang masif. Berdasarkan kertas kerja audit tujuan tertentu yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan adanya pemborosan dalam program MBG di BGN yang nilainya mencapai Rp 10,5 triliun per tahun. Tidak hanya itu, penyidik juga menemukan adanya dugaan penggelembungan harga (markup) dalam pengadaan sejumlah barang penunjang program.

Baca Juga

Linimasa 18 Operasi Tangkap Tangan KPK Sepanjang 2026, Puluhan Pejabat dan Kepala Daerah Terjaring

Di antara barang-barang yang harganya diduga digelembungkan adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai mencapai Rp 1,03 triliun. Selain itu, terdapat pula dugaan markup untuk pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Penyidik juga mensinyalir adanya praktik nepotisme dalam penunjukan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), di mana banyak SPPG ditunjuk hanya karena memiliki kedekatan dengan para petinggi di BGN.

Dalam penanganan kasus korupsi tata kelola program MBG ini, Kejaksaan Agung secara keseluruhan telah menetapkan dan memproses hukum tujuh orang tersangka. Selain Lodewyk Pusung, enam tersangka lainnya adalah Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta Asep Yusuf Somantri. Tersangka lainnya meliputi Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, dan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap