Inggris Pertimbangkan Penerbitan Obligasi Perang untuk Danai Anggaran Pertahanan

Penggunaan obligasi perang bukanlah hal baru bagi Inggris. Instrumen utang ini sebelumnya pernah digunakan oleh pemerintah Inggris untuk menghimpun dana selama Perang Dunia I. Pada tahun 1914, pemerintah menerbitkan pinjaman perang pertama dengan kupon bunga sebesar 3,5 persen yang dijadwalkan jatuh tempo pada periode tahun 1925 hingga 1928. Namun, penerbitan perdana ini tidak berjalan mulus. Dari target awal penghimpunan dana sebesar 350 juta pound sterling, pemerintah saat itu hanya berhasil mengumpulkan 91 juta pound sterling. Kekurangan dana yang cukup besar tersebut akhirnya ditutup oleh bank sentral Inggris, Bank of England.

Baca Juga

Ternyata AS Tak Dukung Reza Pahlavi Jadi Pemimpin Baru Iran

Dua tahun setelah kegagalan awal tersebut, tepatnya pada masa kepemimpinan Menteri Keuangan David Lloyd George, pemerintah Inggris mencoba kembali dengan strategi yang berbeda. Lloyd George meluncurkan kampanye penerbitan obligasi perang yang jauh lebih agresif. Salah satu momen penting dari kampanye ini adalah pidatonya di Guildhall pada bulan Januari 1917 untuk mempromosikan pinjaman perang tersebut. Upaya pemasaran yang masif ini terbukti sukses besar dengan menarik sekitar tiga juta investor, yang secara akumulatif menanamkan dana hingga mencapai 2,5 miliar pound sterling.

Meskipun berhasil menghimpun dana besar, penyelesaian utang jangka panjang ini menyisakan cerita tersendiri. Pada tahun 1932, pemerintah Inggris berupaya memangkas beban bunga utang dengan membujuk para investor untuk mengonversi obligasi berbunga 5 persen mereka menjadi obligasi abadi (perpetual bond) yang hanya menawarkan kupon bunga sebesar 3,5 persen. Ketika sisa utang tersebut akhirnya dilunasi sepenuhnya oleh pemerintah pada tahun 2014 dengan nilai total 1,9 miliar pound sterling, nilai investasi riilnya telah menyusut drastis. Investasi awal sebesar 100 pound sterling yang ditanamkan pada tahun 1917 tercatat hanya bernilai sedikit di atas 2 pound sterling pada saat pelunasan di tahun 2014. Walau demikian, hingga tahun pelunasan tersebut, masih terdapat lebih dari 120.000 pemegang obligasi yang sebagian besar merupakan keluarga yang mewariskan surat utang tersebut secara turun-temurun lintas generasi.

Baca Juga

Kondisi Kian Sulit, BMW Berencana PHK Ribuan Karyawan di Jerman

Di tengah wacana hangat ini, pandangan kritis juga muncul dari kalangan politisi senior. Mantan Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, memberikan catatan mengenai instrumen ini. Menurut Sunak, obligasi perang pada dasarnya tidak berbeda dengan instrumen utang konvensional lainnya. Ia menilai bahwa meskipun istilah obligasi perang terdengar bagus dan memiliki nilai historis, pada akhirnya instrumen tersebut hanyalah utang dengan sebutan atau nama yang berbeda. Hal ini menjadi pengingat akan konsekuensi finansial jangka panjang yang harus ditanggung oleh negara di masa mendatang.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap