Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) untuk Indonesia. Peresmian program berskala besar ini dilakukan dalam acara Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Bali pada Selasa (25/8/2026).
Langkah ini menandai pergeseran besar dari ketergantungan Indonesia pada energi fosil. Saat ini, Indonesia masih mengoperasikan sekitar 12,6 GW pembangkit listrik berbahan bakar solar. Konsumsi bahan bakar tersebut diperkirakan setara dengan kebutuhan minyak sekitar 230 ribu hingga 250 ribu barel per hari. Melalui program PLTS ini, pemerintah berupaya mengonversi pembangkit diesel ke energi terbarukan guna menekan impor bahan bakar minyak (BBM) serta mengoptimalkan pemanfaatan energi domestik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa program ini mulai dieksekusi hanya dalam waktu 11 hari setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Proyek raksasa ini membutuhkan nilai investasi sekitar 73 miliar dolar AS, atau setara dengan lebih dari Rp1.140 triliun.
DPO Narkoba Tewas Usai Baku Tembak dengan Polisi di Lampung Utara
Sebagai tahap awal, proyek ini dimulai dengan pembangunan 14 PLTS yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Total kapasitas dari 14 pembangkit pertama ini mencapai 5,3 GWp.
Selain mengurangi ketergantungan pada diesel, program PLTS 100 GWp diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja baru. Pemanfaatan energi surya ini juga diperkirakan dapat menghemat subsidi energi negara hingga Rp73,9 triliun per tahun.
Prabowo Sebut Anggaran Penanganan Bencana dan Ratusan Helikopter Berasal dari Penyelamatan Uang Korupsi
Presiden Prabowo menargetkan seluruh pembangunan PLTS 100 GW ini rampung dalam waktu tiga tahun, bahkan membuka peluang untuk mempercepat target penyelesaian menjadi dua tahun. Target jangka panjang dari percepatan ini adalah menghentikan impor minyak dan LPG dalam waktu sesingkat-singkatnya. Untuk mendukung keandalan pasokan listrik, energi surya nantinya akan diperkuat dengan energi panas bumi, gas, serta peningkatan produksi minyak nasional.
