Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kemampuan negara untuk menyediakan ratusan helikopter, pesawat, hingga alat berat tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan menutup celah kebocoran anggaran. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peluncuran Program PLTS 100 GWp pada Selasa (25/8/2026), sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Penyelamatan Anggaran dari Kebocoran dan Korupsi
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk membersihkan praktik korupsi di tanah air. Meskipun langkah pembersihan ini kerap mendapatkan pandangan miring dari berbagai pihak, pemerintah tetap konsisten menjalankan upayanya.
Ia menjelaskan bahwa dana yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah, mendatangkan ratusan helikopter, hingga mengamankan ketersediaan alat berat merupakan hasil penyelamatan dari praktik korupsi yang berjalan selama ini. Dengan menghentikan kebocoran-kebocoran anggaran tersebut, negara memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat untuk dialokasikan bagi kepentingan masyarakat.
Kawasan Gunung Geulis Sukabumi Kebakaran, Empat Hektare Lahan Hangus

Pengerahan Alutsista dan Penanganan Darurat
Dalam penanganan bencana alam di lapangan, pemerintah telah mengerahkan kekuatan yang signifikan. Prabowo menyebutkan bahwa puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, hingga ribuan personel telah diterjunkan langsung ke wilayah bencana. Ia pun menyatakan rasa bangganya atas kinerja seluruh petugas yang bekerja keras di lapangan.
Prabowo mencontohkan bahwa bencana di Aceh berhasil diselesaikan dalam kurun waktu yang sebelumnya dinilai tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Selain itu, respons pemerintah dalam menangani bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) juga dinilai berjalan sangat cepat dan masif.
Sebut Bencana di Aceh dan NTT Cepat Ditangani, Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi

Sementara itu, dalam menghadapi fenomena El Nino, Prabowo menyatakan telah mengecek langsung seluruh instansi serta daerah terkait. Ia mengapresiasi kinerja efektif dari seluruh unsur yang terlibat dalam memitigasi situasi tersebut, mulai dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, BNPB, Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Kehutanan.






