Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi meluncurkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Proses pengumpulan data di lapangan berlangsung sejak 26 Januari hingga 18 Februari 2026. Pendataan dilakukan secara digital menggunakan metode computer-assisted personal interviewing (CAPI) melalui aplikasi Fasih Mobile yang dikembangkan oleh BPS.
Pelaksanaan survei ini menjangkau skala nasional dengan melibatkan sampel sebanyak 74.025 rumah tangga. Sampel tersebut tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Penarikan sampel dilakukan berbasis satuan lingkungan setempat (SLS), dengan rentang 9 hingga 39 SLS di setiap kabupaten/kota, serta memilih 10 rumah tangga dari masing-masing SLS. Adapun responden yang menjadi objek survei merupakan individu terpilih yang berusia antara 15 hingga 79 tahun.
BEI Pantau Ketat Transaksi Saham MCAS dan FUTR karena Kenaikan Tidak Wajar
Hasil survei menunjukkan perkembangan positif pada pemahaman dan akses keuangan masyarakat. Indeks literasi keuangan nasional tercatat mencapai 69,57 persen, atau naik sebesar 2,93 poin persentase jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 66,64 persen. Sejalan dengan kenaikan tersebut, indeks inklusi keuangan juga meningkat menjadi 93,61 persen dari posisi 92,74 persen pada tahun 2025. Pencapaian ini sekaligus melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang mematok target tahun 2029 sebesar 69,35 persen untuk literasi keuangan dan 93 persen untuk inklusi keuangan.
Jika ditinjau dari sisi demografi, terdapat perbedaan capaian di berbagai kelompok masyarakat. Tingkat literasi keuangan perempuan tercatat sebesar 69,91 persen dengan indeks inklusi mencapai 93,73 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok laki-laki yang mencatatkan tingkat literasi keuangan sebesar 69,54 persen dan inklusi keuangan sebesar 93,49 persen. Berdasarkan kelompok pekerjaan, pensiunan atau purnawirawan membukukan indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 85,15 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 99,55 persen. Sementara itu, dari aspek usia, masyarakat berumur 26-35 tahun menjadi kelompok dengan tingkat literasi keuangan tertinggi. Untuk tingkat pendidikan, lulusan perguruan tinggi memimpin dengan indeks literasi 93,46 persen dan inklusi 99,49 persen. Perbedaan juga masih tampak antara wilayah perkotaan dan perdesaan; masyarakat perkotaan memiliki indeks literasi 72,54 persen dan inklusi 95,39 persen, sedangkan masyarakat perdesaan mencatat indeks literasi 64,42 persen dan inklusi 90,39 persen.
Dynasty Capital dan CFX Jajaki Kerja Sama Pengembangan Industri Kripto
Secara wilayah, DKI Jakarta mencatatkan indeks tertinggi di tingkat provinsi dengan literasi keuangan sebesar 84,01 persen dan inklusi keuangan mencapai 99,74 persen. Di kutub berbeda, Provinsi Papua Pegunungan berada di posisi paling bawah dengan indeks literasi keuangan sebesar 17,55 persen dan inklusi keuangan 71,38 persen. Di samping itu, survei ini juga mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap program penjaminan simpanan. Dari kelompok responden usia 15-79 tahun yang memiliki rekening simpanan, tercatat 62,51 persen di antaranya mengetahui bahwa simpanan mereka dijamin. Namun, hanya 46,31 persen responden yang mengetahui keberadaan LPS. Terkait penjaminan polis asuransi, pemahaman masyarakat masih tergolong rendah; baru 12,47 persen responden pemilik produk asuransi non-BPJS yang mengetahui bahwa polis mereka akan dijamin oleh LPS mulai tahun 2028.
