Febrie Adriansyah Pertanyakan Kejelasan Tindak Pidana Asal Kasus Pencucian Uang

Langkah mempertanyakan dasar hukum ini dinilai sangat krusial oleh pihak Febrie untuk menjamin kepastian hukum. Di depan Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 27 Juli 2026, Febri Diansyah menegaskan bahwa pemahaman mendalam kliennya tentang hukum pencucian uang membuat kejelasan tindak pidana asal menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan. Dalam konstruksi hukum di Indonesia, dakwaan pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kejahatan awal yang menghasilkan dana ilegal tersebut. Kejelasan ini juga sangat menentukan pengadilan mana yang nantinya memiliki wewenang untuk menyidangkan perkara ini, apakah di pengadilan tindak pidana korupsi atau pengadilan umum biasa.

Also Read

Mahkamah Agung AS Kembalikan Kasus Moderasi Konten Media Sosial ke Pengadilan Rendah

Persoalan ini sendiri bermula ketika Tim Sembilan Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan baru terkait dugaan pencucian uang pada 20 Juli 2026. Langkah hukum tersebut diambil setelah pihak Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara serta barang bukti dalam jumlah yang sangat fantastis dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kortastipidkor Polri). Di antara barang bukti bernilai tinggi yang diserahkan kepada penyidik terdapat emas batangan seberat 74 kilogram serta berbagai mata uang asing yang nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Proses hukum terhadap Febrie berjalan cukup dinamis dan cepat dalam sepekan terakhir. Tim Sembilan awalnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi pada 22 Juli 2026, yang terdiri dari Febrie sendiri, advokat Don Ritto, serta dua saksi lain berinisial NH dan TS. Namun, pada hari itu Febrie tidak dapat hadir karena alasan kesehatan, sementara NH mangkir tanpa memberikan keterangan. Baru pada 24 Juli 2026, setelah memenuhi panggilan sebagai saksi, penyidik Kejaksaan Agung langsung meningkatkan status hukum Febrie menjadi tersangka dan memutuskan untuk menahannya di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Also Read

Polisi Buru Rekan Kerja Terduga Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Palu

Hingga saat ini, upaya tim penyidik untuk melengkapi berkas perkara masih terus berjalan, meskipun dalam perkembangannya diwarnai dengan ketidakhadiran sejumlah saksi yang dipanggil. Pada agenda pemeriksaan yang dijadwalkan tanggal 27 Juli 2026, dari total sembilan saksi yang dipanggil oleh Tim Sembilan Kejaksaan Agung, tercatat hanya tiga orang yang memenuhi panggilan penyidik. Saksi yang hadir tersebut meliputi dua orang dari pihak swasta berinisial HH dan HJ, serta seorang penyidik kepolisian berinisial HK. Publik kini tengah menunggu bagaimana Kejaksaan Agung menjawab tantangan hukum dari mantan pejabatnya sendiri terkait kejelasan asal-usul perkara besar ini.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap