Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, memberikan perhatian serius terhadap proses penentuan desil masyarakat. Pengelompokan desil ini sangat krusial karena menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran kepada yang membutuhkan.
Dalam keterangannya pada Kamis (27/8/2026), Giri secara tegas meminta pemerintah untuk memastikan agar warga dengan penghasilan rendah tidak kehilangan hak mereka untuk menerima bantuan. Menurutnya, kesalahan dalam pengelompokan data dapat berdampak sangat fatal, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan sokongan dari pemerintah untuk bertahan hidup.
Bagi masyarakat kelas bawah, bantuan pemerintah merupakan penopang utama perekonomian mereka. Oleh karena itu, Giri menegaskan bahwa permasalahan akurasi desil ini bukan sekadar persoalan administratif atau angka di atas kertas, melainkan merupakan urusan hidup dan mati bagi masyarakat yang terdampak secara langsung.
Praperadilan Ditolak, Kubu Febrie Adriansyah Minta Publik Cermati Pertimbangan Hakim
Pentingnya Transparansi Kriteria Desil
Salah satu fokus utama yang disoroti oleh Giri adalah potensi terjadinya kesalahan pengelompokan ekonomi yang merugikan masyarakat miskin. Warga yang sebenarnya berada dalam kondisi ekonomi lemah berpotensi masuk ke dalam kategori desil tinggi apabila data yang digunakan oleh pemerintah tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Sebagai ilustrasi nyata, Giri mengungkapkan adanya kasus seorang penarik becak yang justru tercatat masuk ke dalam desil 9. Kasus penarik becak yang masuk ke kelompok desil tinggi ini menjadi gambaran jelas betapa pentingnya proses verifikasi dan pengecekan ulang data masyarakat secara langsung di lapangan agar tidak ada warga miskin yang terlewatkan.
Untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan tersebut, Giri mendesak pemerintah agar membuka secara transparan kriteria serta variabel yang digunakan dalam menentukan posisi desil setiap warga negara. Dengan adanya keterbukaan informasi mengenai variabel penentu ini, masyarakat dapat mengetahui alasan di balik pengelompokan tersebut dan meminimalisasi potensi kekeliruan data.
BNPB Sebut Tiga Provinsi Prioritas Karhutla Mulai Diguyur Hujan Hasil Modifikasi Cuaca
Pelibatan Pemerintah Daerah dan Pembaruan Berkala
Selain transparansi kriteria, Giri juga menyoroti pentingnya metode verifikasi yang lebih efektif dan menyentuh tingkat bawah. Ia meminta pemerintah pusat untuk aktif melibatkan pemerintah daerah dalam proses verifikasi data masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki pemahaman yang lebih mendalam serta akses langsung terhadap kondisi nyata warganya sehari-hari.
Lebih lanjut, Giri menyatakan bahwa data penentuan desil tidak boleh bersifat statis melainkan harus dinamis. Kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu akibat berbagai faktor. Oleh sebab itu, ia menilai data tersebut perlu diperbarui secara berkala agar tetap selaras dengan perubahan kondisi ekonomi riil yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan penyaluran bantuan pemerintah di masa mendatang dapat berjalan dengan jauh lebih tepat sasaran.
