Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda wilayah Kalimantan menjadi perhatian serius setelah dampak kabut asapnya dilaporkan mencapai negara tetangga. Istana Kepresidenan segera mengambil langkah koordinasi diplomatik sekaligus memperkuat penanganan di lapangan untuk mengatasi dampak bencana tersebut.
Pemerintah Indonesia memastikan telah menjalin komunikasi dengan negara-negara tetangga yang terdampak. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa koordinasi secara informal mengenai dampak asap ini sudah berjalan. Sementara itu, untuk koordinasi yang bersifat formal, prosesnya tengah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.
Koordinasi Lintas Sektor dan Pengerahan Alat Utama
Meskipun sebaran asap Karhutla telah melintasi batas negara, pemerintah menyatakan belum ada rencana untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus penanganan Karhutla untuk seluruh wilayah Kalimantan. Langkah ini dirasa belum mendesak karena koordinasi lintas sektor yang saat ini berjalan di lapangan dinilai masih cukup kuat.
Sebagai gantinya, pemerintah memilih untuk memperkuat armada dan personel yang sudah ada di lapangan. Berbagai penambahan peralatan telah dikerahkan ke lokasi-lokasi kebakaran, termasuk pengerahan helikopter pengebom air (water bombing), penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas, serta penambahan pasukan pemadam kebakaran.
BPS Tegaskan Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Pembagian Wilayah Kerja Menteri dan Keterlibatan Swasta
Untuk memastikan penanganan berjalan efektif, pemerintah pusat membagi fokus pengawasan ke beberapa wilayah rawan di Kalimantan, seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pembagian tugas ini melibatkan sejumlah pejabat setingkat menteri.
Beberapa pejabat yang ditunjuk untuk memimpin koordinasi wilayah ini meliputi Menko Polkam dan Menko PM. Selain itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) juga diberikan tanggung jawab khusus untuk mengomandoi penanganan di wilayah tertentu.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penanggulangan kebakaran hutan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Ia mengimbau seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kapasitas, termasuk perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan yang ikut terdampak, serta masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemadaman.
Bareskrim Polri Buru Pemodal di Balik Kebakaran Hutan di Kalimantan
Bantahan Istana Terkait Penunjukan Koordinator Khusus
Di tengah upaya pemadaman ini, sempat beredar informasi mengenai penunjukan pengusaha asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, sebagai koordinator penanganan Karhutla di Kalimantan. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh pihak Istana.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa informasi penunjukan tersebut tidak benar dan tidak pernah ada. Di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian juga menyatakan tidak mengetahui adanya informasi mengenai penunjukan pengusaha tersebut untuk memimpin koordinasi penanggulangan kebakaran di lapangan.
