Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kalimantan Barat telah memicu kekhawatiran serius seiring meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menanggapi situasi darurat kesehatan ini, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera turun tangan secara aktif guna menangani dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai titik di Kalimantan Barat berkontribusi langsung pada penurunan kualitas udara, yang kemudian berujung pada lonjakan signifikan jumlah warga yang terserang penyakit saluran pernapasan.
Bagaimana Perkembangan Kasus ISPA di Kalimantan Barat?
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Barat, jumlah penderita ISPA di wilayah tersebut telah mencapai angka yang sangat tinggi. Kepala Dinkes Kalbar, Erna Yulianti, melaporkan bahwa sepanjang periode 1 Januari hingga 22 Agustus 2026, tercatat sebanyak 165.727 kasus ISPA di wilayah tersebut. Data ini dihimpun secara berkala melalui laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).
Tren peningkatan kasus mulai terdeteksi sejak minggu ke-21 atau akhir Mei 2026, dan grafiknya terus merangkak naik hingga pertengahan Agustus. Secara proporsional, sebaran kasus ISPA ini telah mencapai angka 29 kasus per 1.000 penduduk di Kalimantan Barat.
Hubungan antara karhutla dan gangguan pernapasan ini terlihat dari mobilitas warga ke fasilitas kesehatan. Peningkatan kunjungan masyarakat ke pusat-pusat layanan kesehatan, khususnya pada minggu ke-32, terjadi secara bersamaan dengan meningkatnya aktivitas titik panas (hotspot) karhutla di Kalimantan Barat.
Prabowo Subianto Direncanakan Tutup Muktamar ke-35 NU di Jombang
Apa Saja Langkah Penanganan yang Didesak oleh DPR?
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyampaikan desakan resmi agar Kemenkes segera mengambil tindakan nyata di lapangan. Dalam keterangannya pada Minggu (30/8), Yahya menekankan pentingnya langkah taktis untuk melindungi warga.
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera melakukan koordinasi erat untuk menyiapkan beberapa kebutuhan darurat, antara lain: - Penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan tambahan. - Penyiapan kapasitas rumah sakit untuk menampung pasien. - Pendistribusian bantuan masker secara masif kepada masyarakat. - Penyediaan rumah oksigen sebagai tempat penanganan pertama bagi warga yang mengalami sesak napas akut.
Selain itu, Yahya meminta pemerintah daerah bersama Kemenkes segera menetapkan protokol kesehatan yang ketat bagi masyarakat. Salah satu aturan yang perlu diberlakukan adalah kewajiban memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan guna menekan risiko paparan debu sisa pembakaran.
Bagaimana Rencana Penanganan untuk Kelompok Rentan dan Situasi Darurat?
Kelompok rentan menjadi perhatian utama dalam penanganan dampak karhutla ini. Yahya meminta agar perhatian dan penanganan khusus diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok lanjut usia (lansia), mengingat mereka memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap gangguan pernapasan.
Kejagung Sita Aset Rp338,3 Miliar Milik Tersangka Kasus Korupsi IUP Bauksit PT QSS
Jika kondisi kualitas udara terus memburuk dan penanganan di fasilitas kesehatan setempat tidak lagi memadai, Komisi IX DPR RI menilai opsi evakuasi warga ke wilayah yang lebih aman perlu mulai dipertimbangkan oleh pemerintah.
Lebih lanjut, apabila situasi di Kalimantan Barat terus memburuk tanpa ada tanda-tanda penurunan kasus, Yahya mendorong pemerintah untuk segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) di provinsi tersebut agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan terfokus.
Kapan DPR Akan Meninjau Langsung Wilayah Terdampak?
Sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap penanganan bencana kesehatan ini, Komisi IX DPR RI telah menjadwalkan kunjungan kerja spesifik ke wilayah Kalimantan Barat. Kunjungan lapangan tersebut direncanakan berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 September 2026.
Kunjungan ini ditujukan untuk memantau langsung kesiapan fasilitas kesehatan, memastikan ketersediaan logistik medis seperti oksigen dan masker, serta melihat sejauh mana efektivitas koordinasi antara Kemenkes dan pemerintah daerah dalam menangani dampak kesehatan akibat karhutla.
