Lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis temuan terbaru mengenai sikap masyarakat terhadap langkah Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengelola wilayah izin usaha pertambangan. Hasil jajak pendapat ini menunjukkan bahwa mayoritas publik menyatakan tidak setuju jika organisasi kemasyarakatan keagamaan tersebut diizinkan untuk mengelola atau mengurus tambang.
Penolakan dari masyarakat ini tergambar dari akumulasi persentase responden yang menyatakan ketidaksetujuannya secara signifikan, yang jauh melampaui kelompok responden yang menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut.
Rincian Sikap Publik Terhadap Pengelolaan Tambang oleh NU
Berdasarkan hasil survei yang dirilis, total responden yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keterlibatan NU dalam pengelolaan tambang mencapai angka 54,4%. Persentase ini merupakan gabungan dari kelompok responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.
Jika dijabarkan secara mendetail, porsi penolakan terbesar datang dari kelompok responden yang menyatakan tidak setuju, yakni sebesar 42,3%. Sementara itu, kelompok responden yang mengambil sikap sangat tidak setuju tercatat sebesar 12,1%.
Kisah Amir, Napi Kasus TPPO yang Pelopori Lahirnya Kopi Kemasan Paskopi di Lapas Garut
Sebaliknya, dukungan masyarakat terhadap keterlibatan NU dalam industri pertambangan ini tergolong rendah. Secara akumulatif, hanya ada 24% responden yang menyatakan setuju maupun sangat setuju. Dari jumlah tersebut, responden yang menyatakan setuju sebesar 22,8%, sedangkan yang menyatakan sangat setuju hanya berada di angka 1,2%. Di luar kelompok yang setuju dan tidak setuju, terdapat 21,6% responden yang memilih untuk tidak memberikan jawaban atau tidak menjawab pertanyaan survei.
Metodologi dan Distribusi Responden Survei
Untuk menghasilkan data yang kredibel, Parameter Politik Indonesia melaksanakan survei ini pada periode 20 Juli hingga 3 Agustus 2026. Survei ini melibatkan total 1.200 responden yang dipilih secara cermat dari berbagai wilayah di Indonesia.
Metode yang digunakan dalam penentuan responden adalah multistage random sampling atau penarikan sampel acak bertingkat. Untuk menjaga validitas informasi, pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui metode tatap muka (face-to-face interview) oleh surveyor dengan para responden.
Kementerian Kehutanan Sanksi Enam Perusahaan Terkait Karhutla di Kalimantan, Satu Izin Dibekukan
Jangkauan survei ini juga dirancang secara luas dan proporsional untuk merepresentasikan populasi nasional. Responden yang terlibat tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Secara lebih rinci, sebaran sampel ini mencakup 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, hingga menjangkau 120 desa/kelurahan di berbagai daerah.
Pembahasan Hasil Survei dalam Agenda Diskusi Muktamar NU
Data dan temuan dari survei Parameter Politik Indonesia ini kemudian menjadi bahan kajian penting dalam agenda Serial Diskusi Muktamar NU. Acara diskusi tersebut diselenggarakan di kawasan Jakarta Pusat pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Sejumlah tokoh penting dari berbagai latar belakang turut hadir dan memberikan pandangan dalam diskusi tersebut. Di antara tokoh yang hadir adalah Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif, CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, serta Kiai Musta'in Syafi'i. Kehadiran para tokoh ini memperkuat ruang diskusi mengenai bagaimana organisasi keagamaan merespons pandangan publik serta dinamika pengelolaan tambang tersebut.
