Pemerintah terus mempercepat pengerjaan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya untuk fasilitas lembaga tinggi negara. Saat ini, progres pembangunan gedung kantor pemerintahan di ikn nusantara yang mencakup kawasan legislatif dan yudikatif telah memasuki tahap pembangunan fisik Batch 2 untuk periode tahun 2025 hingga 2027. Seluruh pengerjaan proyek di area ini ditargetkan dapat diselesaikan sepenuhnya pada akhir tahun 2027.
Untuk kawasan yudikatif, pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), serta Plaza Keadilan kini secara rata-rata telah mencapai kisaran 12 hingga 14 persen. Secara lebih rinci, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, Sonny Alissa, menjelaskan bahwa paket pembangunan gedung MA dengan nilai kontrak sebesar Rp1,4 triliun mencatatkan progres 12,5 persen setelah delapan bulan pengerjaan. Sementara itu, PPK E.3 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew, memaparkan bahwa paket pembangunan gedung MK, KY, dan Masjid Kawasan yang bernilai kontrak Rp1,65 triliun telah mencapai progres 12,41 persen. Target penyelesaian fisik untuk seluruh kawasan yudikatif ini ditetapkan pada 25 Desember 2027.
Fatma Saifullah Apresiasi Kepedulian MPP Terhadap Lansia di PSTW Budi Mulia 4
Di sisi lain, pembangunan kawasan legislatif yang terdiri dari lima paket pekerjaan juga terus berjalan dengan total nilai kontrak mencapai Rp8,24 triliun. Alfrits menyebutkan bahwa pengerjaan area parlemen ini ditargetkan selesai pada 23 Desember 2027. Progres masing-masing gedung bervariasi namun masih berada di kisaran awal. Proyek Gedung Sidang Paripurna senilai Rp1,24 triliun telah mencapai 12,147 persen, disusul Gedung DPR 1 senilai Rp1,84 triliun dengan progres 11,029 persen, dan Gedung DPR 2 senilai Rp1,96 triliun di angka 9,927 persen. Adapun Gedung MPR senilai Rp1,70 triliun mencatatkan kemajuan 10,559 persen, sedangkan Gedung DPD senilai Rp1,48 triliun berada di angka 9,404 persen.
Secara tata ruang, kompleks parlemen ini nantinya akan dibangun di lokasi yang diapit oleh Istana Kepresidenan dan gedung yudikatif. Desain arsitektur untuk gedung MPR, DPR, DPD, serta gedung yudikatif telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan filosofi khusus untuk gedung MPR, yakni mencerminkan gaya kepemimpinan yang tegas, lurus, dan berwibawa dalam mengurus negara. Pembangunan gedung ini juga terus dikonsultasikan dengan pihak terkait, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
FK-KMK UGM Kirim Tim Medis dan Obat-obatan untuk Korban Gempa NTT
Penyelesaian seluruh proyek strategis ini didukung oleh komitmen pendanaan jangka panjang. Pemerintah telah mempersiapkan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029 khusus bagi pembangunan infrastruktur dan kawasan kantor di IKN. Pada RAPBN 2027, pagu indikatif OIKN mengalami kenaikan sekitar Rp400 miar menjadi Rp6,7 triliun dari pagu sebelumnya sebesar Rp6,3 triliun. Dari total pagu tersebut, sebesar Rp5,3 triliun dialokasikan khusus untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Di luar biaya konstruksi tersebut, OIKN juga mencatat kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur IKN saat ini yang mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun. Kendati demikian, pencapaian target di akhir tahun 2027 sangat bergantung pada kelancaran realisasi anggaran dan mitigasi kendala teknis di lapangan mengingat progres fisik saat ini masih berada di kisaran awal.
