Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tahun 2026. Pidato tersebut disampaikan langsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Melalui penyampaian tersebut, publik dapat mencermati poin-poin krusial dalam teks lengkap pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2026 yang memaparkan capaian kinerja pemerintahan. Sejak dilantik bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada 20 Oktober 2024, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah menjalankan sebanyak 121 kebijakan transformatif dalam kurun waktu 663 hari.
Salah satu capaian besar yang dipaparkan adalah keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada di sektor pangan dan energi. Pemerintah mencatat telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan penting, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Keberhasilan ini ditopang oleh langkah reformasi kebijakan pertanian, salah satunya dengan menghapus 145 aturan penyaluran pupuk. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen sekaligus meningkatkan keuntungan PT Pupuk Indonesia hingga mencapai 252,8 persen. Di sektor energi, Indonesia juga berhasil mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar melalui produksi diesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia telah menghentikan impor solar dari luar negeri, yang berdampak pada penghematan devisa negara sebesar 170 triliun Rupiah atau sekitar 9,5 miliar USD.
Momen Jokowi Beri Jempol ke Prabowo Usai Pidato Kenegaraan

Di bidang legislasi dan hubungan kelembagaan, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Sementara itu, DPD RI berkontribusi dengan menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi di Indonesia untuk diserahkan kepada Bappenas sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027. Sektor peradilan juga menunjukkan kinerja yang signifikan. Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 di antaranya, menghasilkan tingkat produktivitas sebesar 99,54 persen dengan 96,74 persen perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Pada periode yang sama, Mahkamah Konstitusi menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, dan telah memutus 598 perkara. Modernisasi pelayanan di Mahkamah Konstitusi juga berjalan baik dengan 84,51 persen permohonan diajukan secara daring per 23 Juli 2026.
Kinerja lembaga negara lainnya seperti Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dilaporkan mengalami perkembangan positif. Komisi Yudisial sepanjang bulan Januari hingga Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Lembaga ini juga mengusulkan sanksi bagi 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, yang meliputi 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat. Di sisi lain, kesejahteraan hakim juga diperhatikan melalui kenaikan penghasilan sebesar 280 persen bagi hakim tingkat paling junior. Sementara itu, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sepanjang tahun 2025 berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai 112 triliun Rupiah. BPK juga mendapatkan kepercayaan internasional dengan terpilih sebagai Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) periode 2028–2031 dan anggota United Nations Board of Auditors periode 2026–2032.
Prabowo Beberkan Penghematan Biaya Overhead BUMN Tembus Rp50 Triliun

Perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama tahun 2026 dan sebesar 5,45 persen pada semester pertama tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan realisasi investasi yang kuat. Pada tahun 2025, realisasi investasi mencapai 1.931 triliun Rupiah dan berhasil menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Tren positif ini berlanjut pada semester pertama tahun 2026 dengan realisasi investasi mencapai 1.010 triliun Rupiah dan penciptaan lapangan kerja baru bagi lebih dari 1,4 juta orang.






